Ahok Ancam Gusur, Warga Kampung Pulo Mohon Ada Musyawarah

Ilham wibowo    •    11 Agustus 2015 19:36 WIB
penggusuran
Ahok Ancam Gusur, Warga Kampung Pulo Mohon Ada Musyawarah
Pemerintah Kota Jakarta Timur sudah menyerahkan surat peringatan ke-3 kepada warga Kampung Pulo yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung untuk direlokasi ke rusunawa Jatinegara Barat. Antara Foto/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Warga RW 02 Kampung Pulo, Jakarta Timur, memohon tak digusur oleh Pemerintah DKI secara paksa. Pemerintah diharapkan menjalankan tahapan musyawarah dan mengganti lahan dan nilai bangunan warga.

"Kami menunggu itikad baik dari Pemprov DKI terkait musyawarah yang harusnya mereka lakukan. Sejauh ini tanah kami hanya diukur, tapi langkah tahapan musyawarah tidak, apalagi tahapan penggantian," kata Ketua Tim Aspirasi RW 02 Kampung Pulo, Baharudin, kepada Metrotvnews.com, Selasa (11/8/2015).



Warga Kampung Pulo mencuci pakaian di Bantaran Sungai Ciliwung, Jatinegara, Jakarta, Jumat 7 Agustus 2015. Antara Foto/Wahyu Putro

Bahar mengatakan di wilayahnya ada 159 bidang tanah yang akan direlokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung, termasuk rumah ibadah dan tanah makam. "Setelah hasil peta bidang, kami tanda tangan sesuai pengukuran BPN (Badan Pertanahan Nasional). Hingga sekarang tidak ada lagi kelanjutan informasinya," jelasnya.

(Klik: Digusur Paksa, Warga Kampung Pulo Akan Melawan)

Bahar mengatakan BPN Jakarta Timur pernah menjanjikan warga Kampung Pulo soal ganti rugi atas tanah bangunan di RW 01, 02, dan 03 Kelurahan Kampung Melayu sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 2012, besarnya ganti rugi berdasarkan penilaian penilai.

"Tahapan musyawarah, menentukan nilai jual dari tim penilai pernah dijanjikan, bahkan ada surat yang dikeluarkan dari pihak BPN. Tapi sampai saat ini nyatanya tidak dilaksanakan hingga tuntas," terangnya.



Pembangunan tahap akhir Rusun Jatinegara Barat di Jakarta, Kamis 11 Juni 2015. Antara Foto/Vitalis Yogi Trisna

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan memindahkan secara paksa bila warga Kampung Pulo tetap bertahan. Dia berjanji akan membayar tanah dan bangunan warga di bantaran kali jika ada sertifikat. "Pokoknya sertifikat asli ada, kami bayar, sederhana saja," kata Ahok, Sabtu 8 Juli.

Menurut Ahok, 520 bidang tanah yang akan dibebaskan tidak memiliki sertifikat. Bekas Bupati Belitung Timur itu mendapat informasi ada transaksi jual-beli bangunan di atas lahan milik negara tersebut. "Kami sudah kasih peringatan ke tiga, saya kira dalam beberapa hari ini akan kami bongkar," tegas Ahok.

(Klik: Warga Kampung Pulo Akui Jual Beli Lahan di Kelurahan)


(TRK)

Reaksi Netizen Usai Timnas U-16 Bungkam Thailand
Timnas Indonesia U-16

Reaksi Netizen Usai Timnas U-16 Bungkam Thailand

1 hour Ago

Meski meraih kemenangan, Indonesia masih mendapat beberapa catatan kelemahan dari netizen. Menu…

BERITA LAINNYA
Video /