Ini Penjelasan Pemprov DKI Terkait Mahalnya Lahan RS Sumber Waras

Al Abrar    •    11 Agustus 2015 23:18 WIB
dki jakarta
Ini Penjelasan Pemprov DKI Terkait Mahalnya Lahan RS Sumber Waras
Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengungkapkan pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melalui prosedur, sebab Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) telah mengacu pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

"Itu dua sertifikat satu zona. Yang saya mau tekankan di sini, zona itu tidak terkait dengan akses jalan segala macam. kalau satu zona ya satu zona," kata Heru usai rapat pansus di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2015).

Heru mencontohkan kawasan di zona Menteng, meski di pinggir jalan, maupun di jalan besar NJOP tetap sama, karena masih dalam satu zona yaitu Menteng. Karena itu lanjut Heru, adanya dua sertifikat dalam satu zona tidak perlu dipermasalahkan.

"Yang namanya zona walaupun dibelah lima atau enam kalau menjadi satu zona ya zona Rp20 juta itu, Walaupun sudah dibeli atau dikasih jalan bukan ke Kiai Tapa atau Tomang tetap saja itu bukan berarti Tomang, tetap menjadi zona yang sudah ditetapkan (Kiai Tapa)," tegas Heru.

Selain itu lanjut Heru, sejak tahun 1994 pihak Pemprov juga tidak pernah meubah suatu zona di DKI Jakarta meski Pemprov diberi kewenangan untuk merubahnya, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan.

"Dari tahun 1994 zona itu tidak pernah diubah, memang zona Kiai Tapa. Begitu dibeli pemda, dibelah, bukan berarti itu jadi ke Tomang ya enggak dong," lanjut dia.

Heru mengaku hal tersebut juga sudah disampaikan kepada BPK dari seluruh data permasalahan zona maupun NJOP yang ditetapkan di zona tersebut telah diserahkan. Namun, BPK tampaknya tidak mengindahkan data yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta.

"BPK ngecek langsung ke lapangan katanya. Katanya sebaiknya harganya ikut Tomang tapi kan kita menurut data-data itu zona Kiai Tapa. Harusnya data yang kita kasih dikaji," ujar Heru.

Seperti diketahui, hari ini Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DPRD DKI Jakarta kembali melanjutkan rapat bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Selain Djarot hadir pula, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedy, Kepala BPKAD Heru Budi Hartono dan Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun.

Dalam rapat tersebut Pemprov menjelaskan mendapatkan lahan RS Sumber Waras untuk membangun rumah sakit jantung dan kanker. Kata Heru, Awalnya, pihak RS Sumber Waras tidak mau menjual kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama memastikan tidak akan mengubah peruntukan lahan itu dari rumah sakit ke komersil.

Sampai akhirnya, pihak RS Sumber Waras meminta bertemu dengan Ahok guna menawarkan lahan itu. Akhirnya, Ahok menyetujui membeli satu lahan di RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit jantung dan kanker.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti adanya kejanggalan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI 2014 terkait pembelian lahan RS Sumber Waras dengan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengaku dirinya tidak terima hasil pemeriksaan dari BPK yang menemukan adanya pembelian tanah seluas 3 hektar di komplek Rumah Sakit Sumber Waras dengan harga tak wajar senilai Rp191 miliar.


(REN)

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16
Timnas U-16

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16

3 days Ago

Terhitung dari 17 kali penyelenggaraan yang sudah berlangsung. Indonesia hanya mampu lolos ke p…

BERITA LAINNYA
Video /