Asuransi Nasional Perlu Aktif dalam Pembiayaan Infrastruktur

Antara    •    12 Agustus 2015 11:33 WIB
asuransiinfrastruktur
Asuransi Nasional Perlu Aktif dalam Pembiayaan Infrastruktur
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Roeslani (kanan) (Foto: Dokumentasi Kadin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan asuransi umum nasional untuk lebih aktif dan agresif dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hal ini penting agar pembangunan infrastruktur bisa terakselerasi lebih baik di waktu-waktu mendatang.

"Proyek-proyek infrastruktur yang diprogramkan pemerintah membutuhkan dana yang besar. Peluang perusahaan asuransi nasional untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur bukan hanya terbuka, tapi juga dibutuhkan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Roeslani, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (12/8/2015).

Berdasarkan data OJK di 2015, tercatat total investasi industri asuransi nasional sebesar Rp527,929 triliun. Alokasi prioritas masih terarah pada deposito bank dan surat berharga. Peluang dalam pembiayaan infrastruktur justru diambil oleh perusahaan pembiayaan asing, sementara asuransi nasional masih sebatas subkontraktor.

"Proyek pembangunan infrastruktur 2015–2019 membutuhkan dana sebesar Rp5.519,4 triliun. APBN plus APBD hanya mampu memenuhi 50 persen kebutuhan dana. Tambahan dari BUMN hanya sekitar 20 persen. Sisanya adalah porsi pembiayaan yang terbuka bagi swasta," terang Rosan.

Karena itulah, menurut dia, peran asuransi sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur. Apalagi, proyek infrastruktur terhitung berjangka panjang dan lebih berisiko. Sektor perbankan akan menimbang risiko proyek seperti ini. 

Dengan belum hadirnya bank infrastruktur di Indonesia, lanjutnya, maka terbuka kesempatan bagi lembaga-lembaga pembiayaan, termasuk asuransi untuk berpartisipasi. "DPK bank umum nasional  per Februari mencapai Rp4,15 triliun dengan LDR sekitar 88,26 persen. Dengan LDR sebesar itu, perbankan akan lebih memilih pembiayaan jangka pendek dibandingkan investasi pada proyek infrastruktur," pungkas Rosan.


(ABD)