Alasan JK tak Libatkan KPK dalam Penunjukan Menteri Baru

Dheri Agriesta    •    13 Agustus 2015 16:28 WIB
reshuffle kabinet
Alasan JK tak Libatkan KPK dalam Penunjukan Menteri Baru
Wapres Jusuf Kalla,--Foto: Antara/Widodo S Jusuf

Metrotvnews.com, Jakarta: Lima posisi menteri dan satu pos setingkat menteri diisi orang baru setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengocok ulang kabinet kemarin. Namun, dalam penunjukan menteri baru ini, pemerintah tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meneliti rekam jejak menteri-menteri ini.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah mencoba belajar dari masa lalu. Hasil rekam jejak yang diserahkan KPK kepada pemerintah tidak disertai alasan jelas.

"Kan itu kita belajar dari pada yang dulu. Kadang-kadang juga respon KPK itu tidak jelas. Merah, kuning, merah, kuning, kita tidak tahu apa itu alasannya," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).

JK menganggap, walau KPK menyebut memiliki alasan, warna yang diberikan saat menyusun menteri Kabinet Kerja tak memiliki landasan. Sebab, di antara orang-orang yang menjadi calon dan duduk di Kabinet Kerja tak tersangkut kasus korupsi.

"Karena itulah maka kalau ada (alasannya), tanya teorinya ada tidak di antara calon itu tersangkut perkara, sedang tersangka atau pidana itu? Kan tidak ada, tidak ada yang tersngkut, tidak ada tersangka, tidak ada terpidana kan," kata JK.

JK menyebut, KPK tak menjelaskan arti dari warna merah dan kuning yang kerap dilabelkan kepada calon menteri yang diseleksi. Selain itu, juga tak ada bukti yang cukup untuk membuktikan hal itu.

"Iya dulu juga tidak jelas apa artinya itu merah kuning merah kuning. Kita tidak ada bukti-buktinya juga dan banyak yang kemudian ternyata tidak punya dasar yang baik," jelaas JK.

Diketahui, Jokowi sempat memulai tradisi membentuk kabinet dengan semangat kabinet bersih. Hal itu dia lakukan dengan melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum, tak terkecuali KPK, buat menelusuri rekam jejak calon menteri yang akan ditunjuknya.

Namun, hal ini nampak tak terlihat dalam reshuffle. Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji mengakui, lembaganya tak diminta Jokowi buat menelusuri rekam jejak menteri baru tersebut. Padahal, di masa awal pembentukan kabinet, Jokowi meminta, KPK mengeluarkan list merah dan kuning terkait rekam jejak calon menteri.


(MBM)

Video /