Simposium Pengadilan Konstitusi Asia

Gaduh Perppu Mahkamah Konstitusi

Coki Lubis    •    13 Agustus 2015 19:48 WIB
mksimposium mk
Gaduh Perppu Mahkamah Konstitusi

Hingga 2016 mendatang, Mahkamah Konstitusi (MK) RI menjabat sebagai Presiden Association of Asian Constitutional Court (AACC), asosiasi para hakim konstitusi di Asia. Pada 14-17 Agustus 2015, MKRI menjadi tuan rumah simposium AACC. Sehubungan dengan kegiatan penting ini, Metrotvnews.com menghadirkan serangkaian tulisan tentang sepak terjang MK dan simposium AACC di Jakarta. 


Metrotvnews.com, Jakarta: Menyusul penangkapan KPK terhadap Akil Mochtar (saat itu menjabat Ketua MK) dalam kasus suap, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi pun runtuh. Demi menyelamatkan wibawa lembaga penting ini, Presiden SBY menerbitkan Perppu Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada 3 substansi penting dalam Perppu 1/2013 tentang Perubahan Kedua atas UU 24/2013 tentang MK tersebut. Yakni, penambahan persyaratan untuk menjadi majelis hakim MK, memperjelas mekanisme proses seleksi dan mekanisme pengajuan hakim MK.

Tetapi, setelah Perppu MK itu masuk ke DPR untuk disahkan menjadi UU, wacana menentangnya pun muncul. Terutama adanya penentangan PDIP, Partai Gerindra dan Partai Hanura yang saat ini adalah oposan. Bahkan, suara dari partai koalisi pendukung pemerintahan juga terlihat tak kompak. Yaitu PKS, yang saat itu ikut menentang perppu tersebut untuk disahkan menjadi UU.

Meski demikian, Presiden SBY sebagai pengusul Perppu MK menyerahkan segala keputusannya kepada DPR dalan sidang paripurna pada Desember 2013. Hasilnya, Perppu pun disahkan menjadikan Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang baru, UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU MK.

Namun, sejumlah advokat konstitusi dan dosen FH Universitas Jember mengajukan permohonan uji materi undang-undang yang baru tersebut. Hasilnya, MK mengabulkan permohonan uji materi UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU MK itu. Maka seluruh ketentuan yang mengatur pelibatan KY dalam pengajuan calon hakim konstitusi melalui panel ahli dan pengawasan hakim konstitusi melalui Majelis Konstitusi Hakim Konstitusi (MKHK) termasuk syarat hakim konstitusi otomatis batal.

 


(LHE)