Pembakar Lahan di Riau Divonis 2 Tahun Penjara

Tri Kurniawan    •    13 Agustus 2015 20:18 WIB
kebakaran hutan
Pembakar Lahan di Riau Divonis 2 Tahun Penjara
Seorang petani beraktivitas di sawah yang tertutup kabut asap di Desa Rambutan, Banyuasin. Sumsel, Selasa 11 Agustus 2015. Antara Foto/Nova Wahyudi

Metrotvnews.com, Riau: Majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Riau, menjatuhkan putusan penjara dua tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider tiga bulan terhadap Kosman Vitoni Imanuel Siboro. Asisten Kepala Kebun milik PT. Jatim Jaya Perkasa ini dipidana karena membuka lahan dengan cara membakar perkebunan sawit seluas 120 hektar.

Pembakaran lahan terjadi pada Juni 2013. Saat itu masyarakat Riau menderita kabut asap yang sangat parah, menyebabkan gangguan kesehatan dan menggangu aktivitas.

Menindaklanjuti putusan majelis hakim tersebut, penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melakukan pengembangan penyidikan kasus ini.

Penyidik KLHK akan menyidik pimpinan tertinggi PT. Jatim Jaya Perkasa (JJP) dan meminta pertanggungjawaban korporasi. Tindakan penyidikan kepada pimpinan PT. JJP dan korporasi menurut Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Muhammad Yunus,  perlu agar timbul efek jera pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

"Saya yakin ada kaitan pertanggung jawaban pimpinan dan korporasi terhadap kasus kejahatan pembakaran lahan," kata Yunus melalui siaran pers tertulis, Kamis (13/8/2015).  

Pertanggung jawaban pimpinan dan korporasi terhadap kejahatan lingkungan ini, menurut Yunus, dimungkinkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 116 ayat 1 huruf b.

Dalama UU itu disebutkan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Di samping meminta pertanggungjawaban secara pidana, KLHK juga menggugat perdata PT. Jatim Jaya Perkasa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.  

Direktur Penyelesaian Sengekta KLHK, Jasmin Ragil Utomo mengatakan KLHK menuntut ganti rugi lingkungan sebesar Rp119,88 miliar dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp371,13 miliar.  Menurut Jasmin Ragil persidangan saat ini memasuki tahapan penyerahan replik dari KLHK kepada pengadilan.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Keputusan majelis hakim dinilai memberikan harapan bagi masyarakat akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, di tengah-tengah ancaman kabut asap dari kebakaran hutan atau lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Rasio Sani menambahkan dengan putusan ini, ia sangat optimistis bahwa upaya penegakan lingkungan hidup dan kehutanan dapat memberi rasa keadilan bagi semua pihak. "Putusan ini pasti akan ada efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lainnya."

Keputusan majelis hakim PN Rokan Hilir tidak hanya menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan atau lahan yang terjadi selama ini, akan tetapi juga dapat memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.

"Saya mengharapkan putusan ini menjadi pertimbangan majelis hakim lainnya dalam memutuskan kasus-kasus yang sama, termasuk perkara perdata pembakaran lahan PT. Jaya Jatim Perkasa yang persidangannya sedang berlangsung di Jakarta Utara dan pembakaran lahan PT. Bumi Mekar Hijau di Pengadilan Palembang," katanya.


(TRK)


Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam
Leg I Final Piala AFF 2018

Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam

1 day Ago

Malaysia terhindar dari kekalahan atas Vietnam pada leg pertama babak final Piala AFF 2018, Sel…

BERITA LAINNYA
Video /