Irman: Supremasi Hukum Jangan Berubah Jadi Supremasi Penegak Hukum

Surya Perkasa    •    14 Agustus 2015 11:48 WIB
dpdpidato kenegaraan
Irman: Supremasi Hukum Jangan Berubah Jadi Supremasi Penegak Hukum
Irman Gusman dan Presiden Joko Widodo di Gedung DPR/MPR, Jumat (14/8/2015). Foto: Romeo Gacad/AFP

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua DPD Irman Gusman mengatakan masih banyak persoalan penegakan hukum dalam pemerintahan kali ini. Terutama pemberantasan korupsi.

Menurut Irman, ancaman terbesar dalam penegakan hukum bersumber dari sendiri. Seperti sikap saling tidak percaya dalam banyak sendi kehidupan bangsa. Misalnya, antarlembaga negara, antarkelompok parpol, antara pusat dan daerah, antara pegiat LSM dan pejabat publik, atau antara pejabat publik dan pelaku usaha, juga antara media massa dan pemerintah. 

"Kita menghargai kerja keras semua lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Tetapi, yang kita kejar bukanlah berapa banyak para pejabat dan pengusaha yang terpidana, atau berapa persen perbaikan indeks persepsi korupsi. Yang kita inginkan adalah seberapa jauh seluruh sistem hukum dapat menjamin terwujudnya good governance dan clean government pada seluruh sektor kehidupan," papar Irman saat membuka sidang bersama DPD-DPR di Ruang Rapat Paripurna I, Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Menurut Irman, penataan sistem hukum dimaksudkan untuk mencegah praktik penyelewengan dan korupsi, sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya politisasi hukum dan kriminalisasi yang akan mengakibatkan jajaran kementerian/lembaga. Selain itu juga agar pemerintah daerah tidak merasa takut atau trauma dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

"Untuk itu, kami perlu mengingatkan, dalam penegakan hukum, istilah 'supremasi hukum' jangan sampai berubah menjadi 'supremasi penegak hukum' yang bisa bermakna bahwa Indonesia sebagai 'negara hukum (rechstaat) dalam praktiknya akan terlihat sebagai 'negara kekuasaan' (machstaat)," paparnya.

Irman juga menyoal sektor pembangunan demokrasi. Meski menurutnya sistem pelaksanaan pemilihan umum berkembang semakin baik, namun adanya fenomena 'calon tunggal' pasangan kepala daerah di sejumlah daerah memberikan pesan bahwa perangkat peraturan perundangan harus terus disempurnakan. 

"Dalam hal ini termasuk peninjauan kembali persyaratan dukungan partai politik dan calon perseorangan, serta penyamaan kewajiban mundur dari jabatannya bagi pejabat politik yaitu kepala daerah (petahana) dan anggota lembaga perwakilan rakyat dan daerah.

Hasil pembangunan demokrasi dapat pula kita lihat dari terbangunnya sistem dan praktik ketatanegaraan yang makin baik. Termasuk pelaksanaan Sidang Bersama DPR dan DPD ini, yang menggambarkan kerja sama yang makin harmonis di antara lembaga parlemen.


(KRI)

Video /