Jokowi Tolak Resmikan Tujuh Proyek DPR

Media Indonesia    •    15 Agustus 2015 12:28 WIB
jokowi
Jokowi Tolak Resmikan Tujuh Proyek DPR
Jokowi saat pidato kenegaraan----Ant/Akbar Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menolak menandatangani prasasti pembangunan proyek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut sebagai tujuh ikon parlemen di Jakarta. Padahal sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato pembukaan masa Sidang I DPR meminta Presiden menandatangani prasasti sebagai peresmian pembangunan, Jumat, 14 Agustus 2015.

Pada pukul 15.21 WIB, seusai menyampaikan pidato nota keuangan RAPBN 2016, Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua DPR Setya Novanto berjalan memasuki Museum DPR. Berdasarkan jadwal acara yang disebarkan pihak kesekjenan, Presiden akan menandatangani prasasti pembangunan tujuh proyek DPR.

Tampak mengikuti mereka Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Ketua DPD RI Irman Gusman, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta pihak Kesekjenan DPR.

Di depan museum terdapat prasasti berukuran sekitar 50 sentimeter bertuliskan 'Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, Pencanangan Penataan Kawasan Parlemen, Jakarta, 14 Agustus 2015'. Di bagian bawah sebelah kiri terdapat tempat untuk ditandatangani Ketua DPR RI Setya Novanto, sedangkan di sebelah bawah kanan ada space untuk tanda tangan dengan nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Prasasti tersebut sebagai simbol dari tujuh proyek besar yang dicanangkan di Gedung DPR.

Tidak sampai sepuluh menit, Jokowi, yang masih mengenakan setelan jas berwarna hitam dan dasi merah, beserta rombongan berkeliling di dalam museum. Seusai itu, Presiden akan mengakhirinya dengan menandatangani prasasti penataan kawasan parlemen. Namun, ternyata Jokowi langsung menuju eskalator dan beranjak keluar dari Gedung DPR/MPR.

Masuk APBN

Tujuh proyek pembangunan kawasan parlemen ini dimotori Tim Implementasi Reformasi DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Pelaksanaan proyek dijalankan birokrasi Kesetjenan DPR sebagai kuasa pengguna anggaran.

Fahri Hamzah mengakui Presiden enggan menandatangani prasasti itu karena sesuatu hal.

"Ada permintaan dari Pak Jokowi karena di mana-mana beliau ingin supaya suatu proyek itu tampak dan clear, baru ada proses dan kita bicarakan arahnya. Akhirnya, kita akan bicarakan belakangan dengan beliau," kata Fahri, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Memang hingga saat ini belum ada fisik rencana pembangunan tujuh proyek tersebut.

Berdasarkan informasi, gedung baru itu akan dibangun di sebelah Gedung Nusantara DPR. Karena belum ada fisik rencana pembangunan hingga rincian anggarannya, Presiden dengan terpaksa belum bersedia menandatangani prasasti tersebut.

Fahri menyatakan tujuh proyek itu ditargetkan rampung pada 2018. Mengenai anggarannya, katanya, akan masuk ke APBN dengan sistem pembiayaan multiyears. Berapa nilainya, akan diserahkan ke Kesekjenan DPR selaku pengguna anggaran.

"Sekali lagi kami hanya introduksi idenya. Soal operasional pelaksanaannya itu sepenuhnya tunduk kepada kuasa pengguna anggaran, dalam hal ini sekjen yang akan menanganinya," katanya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan sesungguhnya Jokowi mendukung penuh pembangunan tujuh proyek DPR. "Setuju, sudah setuju. Yang disampaikan sudah setuju, tetapi tinggal teknisnya. Tidak ada masalah. Tinggal langkah-langkahnya yang dibicarakan," tukasnya.


(TII)

Pelatih Napoli Sejajarkan Insigne dengan Messi, Neymar dan Ronaldo
Jelang Napoli vs Shakhtar Donetsk

Pelatih Napoli Sejajarkan Insigne dengan Messi, Neymar dan Ronaldo

6 hours Ago

Napoli dijadwalkan bentrok kontra Donetsk untuk memainkan matchday kelima Liga Champions 2017--…

BERITA LAINNYA
Video /