KPU Kota Surabaya Bisa Dijerat Pidana, jika Paksakan Pilkada

Amaluddin    •    18 Agustus 2015 08:44 WIB
pilkada serentak
KPU Kota Surabaya Bisa Dijerat Pidana, jika Paksakan Pilkada
Ilustrasi--dok MI

Metrotvnews.com, Surabaya: DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur menyebut KPU kota Surabaya bisa dijerat pidana, jika memaksakan Pilkada Surabaya digelar tahun 2015. Pasalnya, Surat Edaran KPU RI nomor 449/KPU/VIII/2015 bertentangan dengan UU 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Kalau Pilkada tetap dilaksanakan tahun 2015, maka penyelenggara Pilkada bisa terancam pidana. Sebab Surat Edaran KPU itu inkonstitusional alias menyalahi undang-undang," kata Ketua DPW PKS Jatim, Hami Wahjunianto, saat dikonfirmasi usai mengikuti upacara HUT Kemerdekaan ke-70 RI di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/8/2015).

Hami menjelaskan Surat Edaran KPU RI nomor 449/KPU/VIII/2015 yang ditindaklanjuti Pengumuman KPU Kota Surabaya nomor 127/KPU-Kota014.329945/VIII/2015 dinilai menyalahi aturan perundang-undangan. Surat edaran tersebut tertanggal 6 Agustus, terkait perpanjangan pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota Surabaya pada 9-11 Agustus lalu.

Mengacu UU 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran KPU tersebut secara formal tidak terkualifikasi sebagai peraturan atau keputusan dan/atau penetapan yang bersifat mengatur (regelling) mengikat keluar. Sebagaimana kedudukan Peraturan KPU atau Keputusan KPU dalam hierarkis peraturan perundang-undangan nasional.

Sementara Peraturan KPU sebelumnya telah mengatur jika hanya ada calon tunggal yang mendaftar, maka Pilkada ditunda hingga tahun 2017. Menurut Hami, yang bisa mementahkan Peraturan KPU terkait perpanjangan pendaftaran calon kepala daerah itu cuma Perppu sebagai gantinya PKPU. "Cuma Perppu yang bisa membatalkannya, bukan Surat Edaran," imbuhnya.

Dengan begitu, lanjutnya Hami, pendaftaran pasangan Rasiyo-Dhimam Abror Djuraid yang diusung koalisi Partai Demokrat-PAN pada masa pendaftaran yang mengacu pada SE KPU pada 11 Agustus lalu sangat dipaksakan.

Terlebih lagi, sambung Hami, pada saat pendaftaran tidak menyertakan dokumen asli surat rekomendasi dari salah satu partai pengusung, seperti diamanatkan UU Nomor 8/2015, dan PKPU 12/2015 atau PKPU 9/2015, yang mengatur surat rekomendasi dari parpol pengusung.

Yang dinyatakan sebagai jenis dokumen Model B.1 KWK-Parpol, dalam hal ini dari DPP PAN untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Rasiyo-Dhimam Abror harus sudah diterima KPU pada pukul 23.59 WIB, pada masa tenggang pendaftaran terakhir, 11 Agustus lalu. "Pasangan Rasiyo-Dhimam Abror cuma mengumpulkan scan surat rekomendasi yang diunduh dari email," katanya.

Hami mencontohkan, kejadian serupa di Situbondo, salah satu calon  hanya mengumpulkan scan rekomendasi dari partai pengusung. "Tapi dengan tegas langsung ditolak oleh komisioner KPU setempat. Sebab aturannya memang harus mengumpulkan surat rekomendasi asli. Di Surabaya kok malah diterima dan diberi kelonggaran tenggang waktu untuk mengumpulkan yang asli. Bagi saya ini ludrukan," ungkapnya.

Hami menambahkan, jika KPU Kota Surabaya tetap memaksakan Pilkada 9 Desember 2015, sanksinya diatur dalam UU 8/ 2015. "Pasal 181 - 184 UU 8/ 2015 menyebut penyelenggara Pilkada bisa dikenakan sanksi pidana 36 bulan atau tiga tahun penjara dan denda Rp37 juta," tandasnya.


(YDH)

Jumpa Barcelona, Hargreaves Kasihan dengan Fan Chelsea
Jelang Chelsea vs Barcelona

Jumpa Barcelona, Hargreaves Kasihan dengan Fan Chelsea

6 hours Ago

Chelsea ditakdirkan bersua Barcelona pada babak 16 besar Liga Champions 2017 -- 2018. Mantan pe…

BERITA LAINNYA
Video /