Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengundang 23 pemimpin redaksi media ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu 19 Agustus 2015 malam. Rupanya undangan itu untuk mengklarifikasi pernyataan Jokowi tentang media hanya mengejar rating dalam pidato kenegaraan di MPR 14 Agustus lalu.
"Ada pengertian yang mendalam, Presiden meminta media itu silahkan mengkritik dengan keras ataupun menampilkan hal yang dalam bahasa beliau untuk keperluan rating atau sensasi. Tetapi tidak menghilangkan tugas media yaitu membangun dan membawa publik pada persepsi yang positif terhadap keinginan maju ke depan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).
Pramono menegaskan, Jokowi sangat terbuka dengan kritik. Karena itu, tidak mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta itu gerah dengan pemberitaan media massa.
"Karena siapapun presidennya tentunya kan harapannya bisa membawa bangsa ini ke arah lebih baik," ungkap dia.
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, 24 Pemred yang hadir sudah memberikan masukan terkait pemberitaan di Kompleks Istana. Para pemred meminta wartawan agar difasilitasi untuk wawancara dengan menteri-menteri selepas rapat terbatas atau sidang kabinet.
"Saya akan memfasilitasi para menteri-menteri untuk setiap waktu bisa bertemu dengan Presiden, dan setelah nanti usai bertemu dengan presiden, mereka akan menyampaikan program-program itu secara langsung kepada media," kata dia.
(MBM)
Istana Bogor kerap kali menjadi lokasi favorit Presiden Joko Widodo menghabiskan akhir pekannya. Selain kaya dengan aspek historis…
Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan cucunya, Jan Ethes ternyata menjadi magnet publik. Jan Ethes sering kali dibawa Jokowi ke be…
KH Maimoen Zubair menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo di kamar pribadinya di Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang. Kiai M…
Kaesang tak mau dispesialkan. …
Jokowi menambahkan, untuk menuju kesuksesan seseorang juga harus jujur.…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Tahun ini pemerintah berencana mengucurkan anggaran desa sebesar Rp70 triliun.…
PAN beralasan tersangka dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen itu belum mengajukan pengunduran diri.…
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui perlu ada revitalisasi di Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.…
Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mempertanyakan tupoksi anggota DPR mengatur Dana Alokasi Khusus …
Pengurangan penonton perlu dilakukan untuk mencegah hal yang diinginkan, seperti kekacauan di lokasi hingga ancaman keamanan.…
Ada beberapa pembahasan revisi undang-undang yang sulit dituntaskan. …
Pengalihan fungsi sertifikat dapat merugikan masyarakat.…
Sidang Tanwir Muhammadiyah ini berlangsung di Bengkulu pada 15-17 Februari 2019. …
Inas menjelaskan pergantian harus melalui mekanisme pemberhentian Wapres terlebih dahulu. …
Acara yang sejatinya menghadirkan dua capres itu hanya dihadiri capres nomor urut 01, Joko Widodo.…
Yue Safy sudah membuka keunggulan Kamboja pada menit ke-26. Kemudian, gol keduanya dicetak oleh…