Warga Kulonprogo Ajukan Judicial Review Tata Ruang Bandara ke MA

Ahmad Mustaqim    •    20 Agustus 2015 20:34 WIB
bandarasengketa lahan
Warga Kulonprogo Ajukan <i>Judicial Review</i> Tata Ruang Bandara ke MA
Perwakilan warga Kecamatan Temon, Kulonprogo, saat mengantarkan berkas judicial review RTRW ke MA. Foto: Dokumen LBH Yogyakarta.

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Para petani pesisir selatan di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta memutuskan mengajukan peninjauan kembali (judicial review) terhadap Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kulonprogo, ke Mahkamah Agung (MA).

Pengajuan itu dilakukan lantaran bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya, baik RTRW Yogyakarta maupun RTRW Nasional.

Pokok yang diajukan warga Kecamatan Temon tersebut yakni Pasal 11 huruf c juncto Pasal 18 Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo 2012-2032 yang memuat jaringan transportasi udara berupa bandara di Kecamatan Temon.

Hal itu juga diperkuat dengan dikabulkannya gugatan warga oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta atas rencana Pemerintah Yogyakarta yang hendak membangun bandar udara baru, beberapa bulan lalu.

Pengajuan judicial review tersebut langsung diantarkan sebanyak 174 perwakilan warga mewakili ratusan petani yang tersebar di lima desa terdampak rencana pembangunan bandara, yakni Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran dan Kebonrejo, ke Gedung MA, Rabu (19/8/2015).

"Peraturan daerah kabupaten ini diragukan keabsahannya gara-gara tidak klop dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Malahan majelis hakim pengadilan tata usaha negara pun, dalam pertimbangan putusannya, telah mengesampingkan daya berlakunya," kata penasihat hukum warga Kecamatan Temon dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli, Kamis (20/8/2015).

Yogi menjelaskan, mulai dari tingkat yang lebih atas (Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali), hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029) tidak ada satu pun kalimat yang menerangkan pembangunan bandar udara baru di Kulonprogo.

"Uniknya, di Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo Tahun 2012-2032, malah muncul," ungkapnya.

Menurutnya, keberangkatan para petani tersebut ke MA sebagai usaha mempertahankan hak atas ladang penghidupan mereka. Dengan batalnya pembangunan bandara, lanjutnya, akan membuat lumbung pangan warga setempat tetap terjaga.

"Upaya kasasi dan wacana tinjau ulang atau merevisi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2029, hanya membuat para petani yang sudah makmur, susah dan tidak nyaman dalam bekerja, serta gelisah kehilangan mata pencahariannya," katanya.


(UWA)


Video /