Menegakkan Aturan demi Kemanusiaan

   •    21 Agustus 2015 06:06 WIB
Menegakkan Aturan demi Kemanusiaan

BANYAK problem tata ruang di sejumlah wilayah di Republik ini, khususnya di kota besar, tidak kunjung tuntas karena aturan tidak benar-benar ditegakkan. Bahkan, di banyak tempat, aturan yang sudah terang benderang sengaja dibuat menjadi abu-abu demi memuluskan 'bisnis' jual beli lahan milik negara.

Karena itu, tidak mengherankan bila sekali aturan itu hendak ditegakkan, kerap muncul perlawanan yang sangat keras. Mereka yang melawan umumnya telah merasa nyaman berada di zona abu-abu itu sehingga enggan terusik oleh penegakan aturan kendati untuk kepentingan yang jauh lebih besar.

Kondisi seperti itulah yang juga terjadi saat pembersihan kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, oleh aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemarin. Warga yang menyebut aksi itu sebagai penggusuran marah lalu melawan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan membakar sebuah mesin pembongkar bangunan.

Pemprov DKI membersihkan kawasan tersebut bukannya tanpa sebab. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan pembersihan itu dilakukan agar tidak ada lagi bangunan yang berada di bibir Kali Ciliwung sehingga air tidak tersendat dan menyebabkan banjir di Ibu Kota yang kian parah.

Itu sebuah tujuan mulia, yang mestinya mendapatkan sokongan. Apalagi, Pemprov DKI menawarkan pembayaran ganti rugi 1,5 kali dari harga beli kepada warga yang bersedia pindah ke rumah susun. Syaratnya mereka bisa menunjukkan sertifikat tanah. Di situlah persoalan muncul. Warga merasa mereka sudah membeli tanah dengan bukti dokumen akta jual beli tanah yang diketahui aparat.

Namun, status tanah yang dibeli bukanlah milik perorangan, melainkan milik negara. Jika benar ada bukti akta jual beli, itu berarti ada para penyelenggara negara yang 'mengakuisisi' tanah negara seolah-olah merupakan milik pribadi. Bertahun-tahun praktik seperti itu dibiarkan sehingga banyak aset negara berpindah tangan menjadi milik perorangan tanpa bisa negara mencegahnya.

Jika sudah seperti itu, demi memakai aset sendiri sekalipun negara terpaksa harus mengeluarkan biaya. Itu merupakan sebuah ongkos yang sangat mahal dari praktik pembiaran yang berlarut-larut. Karena itu, negara harus memutus mata rantai yang dilanggengkan tersebut. Caranya, tegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu, tetapi tetap mengedepankan cara-cara kemanusiaan.

Upaya pembersihan mesti terlebih dahulu dimulai dari sosialisasi, persuasi, dan edukasi. Masyarakat harus diajak dialog dan diyakinkan bahwa upaya yang hendak dilakukan pemerintah merupakan keharusan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar. Selain cara-cara yang manusiawi, masyarakat yang sudah bertahun-tahun menetap di tanah negara mesti juga dicarikan jalan keluar yang beradab.

Bagaimanapun mereka ialah anak bangsa yang karena keterbatasan ekonomi tidak memiliki banyak pilihan untuk tinggal. Apa yang pernah dicontohkan Kota Surakarta dan Surabaya saat hendak menata kota mestinya bisa diadaptasi. Itu tentu disertai penekanan yang berbeda karena kompleksitas sebuah wilayah berbeda-beda pula.

Cara berpikir dan bertindak bahwa penataan identik dengan penggusuran, dan karena itu kerap memicu kekerasan, sudah saatnya ditinggalkan. Itu bisa terjadi jika dialog dikedepankan dan secara bersaman hukum ditegakkan.


Video /