Pemerintah-DPR Harus Diskusi Sebelum Perppu Pilkada Dikeluarkan

Surya Perkasa    •    24 Agustus 2015 12:40 WIB
perppu pilkadadprdpr ads
Pemerintah-DPR Harus Diskusi Sebelum Perppu Pilkada Dikeluarkan
Ilustrasi,--Foto: Dok/infokub.go.id

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah didorong mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada bila jumlah daerah batal ikut Pilkada bertambah. Fraksi Partai NasDem ingin pemerintah tidak terburu-buru mengeluarkan Perppu.

"Baiknya ketemu dulu antara pemerintah dan DPR RI," kata Sekretaris Fraksi NasDem Syarif Abdullah Alkadrie, Senin (24/8/2015).

Pemerintah sebaiknya tidak mengeluarkan Perppu tanpa berkomunikasi dengan DPR, walau ada 81 daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal setelah verifikasi KPU. Jika tidak memiliki alasan kuat, Perppu sangat berpeluang ditolak.

Daerah yang menggunakan Perppu sebagai dasar hukum bisa bermasalah di kemudian hari bila nanti ditolak DPR. Syarif lebih mendukung revisi UU Pilkada.

"Lebih baik merevisi UU Pilkada. Kalau Perppu rawan ditolak. Bisa saja revisi UU Pilkada itu ada penambahan pasal, perbaikan pasal," kata anggota Komisi V DPR ini.

Salah satu cara untuk mengakali potensi calon tunggal misalnya dengan perbaikan pasal tentang bumbung kosong. Atau bisa juga dengan revisi syarat penundaan Pilkada di satu daerah.


(MBM)


Messi Bicara Final Liga Champions dan Kepergian Zidane dari Madrid
Lionel Messi

Messi Bicara Final Liga Champions dan Kepergian Zidane dari Madrid

1 week Ago

Kapten timnas Argentina itu tak memedulikan berapa pun hasil yang diraih Madrid dalam menghadap…

BERITA LAINNYA
Video /