Pemerintah-DPR Harus Diskusi Sebelum Perppu Pilkada Dikeluarkan

Surya Perkasa    •    24 Agustus 2015 12:40 WIB
perppu pilkadadprdpr ads
Pemerintah-DPR Harus Diskusi Sebelum Perppu Pilkada Dikeluarkan
Ilustrasi,--Foto: Dok/infokub.go.id

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah didorong mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada bila jumlah daerah batal ikut Pilkada bertambah. Fraksi Partai NasDem ingin pemerintah tidak terburu-buru mengeluarkan Perppu.

"Baiknya ketemu dulu antara pemerintah dan DPR RI," kata Sekretaris Fraksi NasDem Syarif Abdullah Alkadrie, Senin (24/8/2015).

Pemerintah sebaiknya tidak mengeluarkan Perppu tanpa berkomunikasi dengan DPR, walau ada 81 daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal setelah verifikasi KPU. Jika tidak memiliki alasan kuat, Perppu sangat berpeluang ditolak.

Daerah yang menggunakan Perppu sebagai dasar hukum bisa bermasalah di kemudian hari bila nanti ditolak DPR. Syarif lebih mendukung revisi UU Pilkada.

"Lebih baik merevisi UU Pilkada. Kalau Perppu rawan ditolak. Bisa saja revisi UU Pilkada itu ada penambahan pasal, perbaikan pasal," kata anggota Komisi V DPR ini.

Salah satu cara untuk mengakali potensi calon tunggal misalnya dengan perbaikan pasal tentang bumbung kosong. Atau bisa juga dengan revisi syarat penundaan Pilkada di satu daerah.


(MBM)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

2 days Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /