LPSK Garap Aturan Perlindungan Saksi dan Korban Berstandar Internasional

Ahmad Mustaqim    •    24 Agustus 2015 13:12 WIB
perlindungan saksi
LPSK Garap Aturan Perlindungan Saksi dan Korban Berstandar Internasional
The Inaugural Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection in 2015 di Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta, Senin (24/8/2015). (Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggarap aturan perlindungan saksi dan korban sesuai standar internasional. Pasalnya, banyak kasus lintas negara yang belum tertangani dengan baik.

"Misalnya, dalam kasus perbudakan (awak kapal) di Benjina. Kami masih kesulitan mengakses kontak perwakilan negara lain yang terlibat untuk menangani saksi," kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai dalam pertemuan The Inaugural Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection in 2015 di Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta, Senin (24/8/2015).

Semendawai menjelaskan, acara sebagai tindak lanjut The Second Inter-Regional Southeast ASIA Meeting 2014 di Bali ini, akan membahas beberapa hal. Misalnya, kasus perbudakan lintas negara, jaringan kerja sama ASEAN, serta menyusun program hingga dua tahun ke depan.

"Tidak semua negara memiliki standar yang sama. Kami ingin penanganan kasus yang melibatkan lintas negara bisa tertangani dengan baik," ucap Semendawai.

Kegiatan yang berlangsung Senin-Rabu (24-26/8/2015) tersebut melibatkan tujuh negara di ASEAN, seperti Laos, Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia, Myanmar dan Indonesia. "Kami ingin memfokuskan dalam perlindungan saksi korban, utamanya kasus kejahatan perdagangan orang, narkotika, pencucian uang, dan terorisme," ungkapnya.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, I Gusti Agung Wesaka Puja menuturkan, kasus perdagangan manusia bisa menjadi masalah besar jika tak ada kerja sama yang baik antarnegara. Puja juga mengatakan kasus perdagangan manusia merupakan kejahatan non tradisional.

Di sisi lain, menurutnya, belum semua negara di ASEAN memiliki lembaga seperti LPSK. Sepengetahuannya, baru Indonesia dan Filipina yang memiliki lembaga yang fokus menangani saksi dan korban.

"Negara lain di ASEAN, lembaganya masih di bawah kepolisian dan menteri kehakiman. Ini untuk menjalin komitmen di ASEAN agar bisa melindungi dan menyelesaikan kasus internasional," kata dia.


(SAN)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

5 days Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /