Presiden Diminta Direct Langsung Pelindo II dan PT Hutchison

Damar Iradat    •    24 Agustus 2015 18:27 WIB
pelindo
Presiden Diminta <i>Direct</i> Langsung Pelindo II dan PT Hutchison
Presiden Joko Widodo,--Foto: Dok/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) meminta Presiden Joko Widodo dan pemerintah turun langsung menangani masalah perpanjangan konsesi PT Pelindo (Persero) II dan PT Hutchison Port. Mereka menganggap perpanjangan konsesi melanggar hukum.

"Kita mohon bapak Presiden Jokowi bisa turun tangan untuk menindak tegas yang dilaporkan. Menteri Negara BUMN, Kabareskrim, dan Kapolri juga sekiranya memperhatikan," kata kuasa hukum SP JICT, Malik Bawazir di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2015).

SP JICT juga akan membuka kemungkinan beraudiensi dengan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaita. Harapannya, pemerintah mengambil tindakan tegas soal perpanjangan konsesi ini.

"Dalam waktu dekat kita juga akan beraudiensi dengan Menkopolhukam dan Meteri BUMN agar ada tindakan tegas," kata dia.

Ketika disinggung apakah SP JICT juga mendesak agar Direktur Utama PT Pelindo R.J. Lino dicopot dari jabatannya, Malik berkelit. "Biar Presiden dan Menkopolhukam juga yang memilih," tutup dia.

SP JICT akan mensomasi PT Pelindo II dan PT Hutchison selaku pemegang saham PT JICT serta dewan direksi JICT terkait proses perpanjangan konsesi JICT. Perpanjangan konsensi dianggap melanggar hukum dan berpotensi merugikan negara.

Hal tersebut akan dilakukan berdasarkan surat Menteri BUMN tertanggal 9 Juni 2015 No. S.318/MBU/2015 kepada direksi PT Pelindo II atau IPC, mengenai persetujuan bersyarat atas permohonan perpanjangan konsesi JICT.

Selain itu, sesuai Pasal 82 UU No.17/2008 tentang Pelayaran, maka status IPC adalah bukan sebagai regulator lagi, melainkan hanya sebagai operator sehingga secara hukum, pihak atau instansi yang memiliki otoritas guna memberikan konsesi dan atau perpanjangannya adalah bukan IPC, melainkan Kementerian Perhubungan atau Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok selaku wakil pemerintah.

Proses perpanjangan yang terkesan terburu-buru di mana dilakukan lima tahun sebelum konsesi 1999 berakhir, berpotensi merugikan negara. Nilai penjualan JICT pads 2015 hanya mencapai USD200 juta, lebih murah dari penjualan di 1999 sebesar USD243 juta. Nilai penjualan di 2015 ini setara keuntungan JICT selama dua tahun.

Selain itu, proses konsesi dilakukan dengan mekanisme tender tertutup. Sehingga tidak dimungkinkan tercapainya harga optimal dan potensi tuntutan post bidder claim dari peserta tender di 1999. Hal ini juga disampaikan BPKP dalam suratnya No. LAP697/D502/2/2012 dan rekomendasi Komite Pengawas Perpanjangan (Oversight Committee) JICT.

Untuk itu, perbuatan hukum IPC, Hutchison dan bersama-sama dengan dewan direksi JICT dinilai secara sengaja dan penuh itikad tidak baik melalaikan kewajibannya memenuhi persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam amandemen konsesi dan atau memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


(MBM)

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG
Liga Champions 2017--2018

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG

1 day Ago

Cristiano Ronaldo menegaskan dia dan rekan setimnya tidak takut jika harus berhadapan dengan Pa…

BERITA LAINNYA
Video /