Pemerintah Harus Keluarkan Kebijakan untuk Pulihkan Trust

Surya Perkasa    •    31 Agustus 2015 23:04 WIB
ekonomi indonesia
Pemerintah Harus Keluarkan Kebijakan untuk Pulihkan <i>Trust</i>
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia saat ini berada di ambang krisis ekonomi. Pemerintah harus fokus pada kebijakan disertai kesiapan eksekusi yang cepat dan tepat untuk pulihkan trust demi perbaikan ekonomi.

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menilai hal ini harus dilakukan pemerintah selain dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan penguatan rupiah.

"Pemerintah harus menyadari bahwa outlook ekonomi Indonesia jangka panjang masih potensial di kalangan investor, namun kita mengakui bahwa jangka pendek saat ini sedang mengalami turbulensi," kata Andreas, Senin (31/8/2015).

Pemerintah tidak boleh ikut terlarut dalam situasi perdebatan Indonesia sudah krisis ekonomi atau belum. Jika pemerintah terseret pada perdebatan tersebut justru akan kontraproduktif, menguras energi dan menunjukkan kepanikan.

"Selain itu jika lebai dalam perdebatan, justru akan meningkatkan sentimen negatif pasar yang sedang menunggu aksi cepat pemerintah," tegas dia.

Beberapa langkah yang disarankan oleh Andreas antara lain revisi RAPBN 2016 yang dinilai belum mempertimbangkan situasi kekinian.

"Semua sepakat, perekonomian Indonesia sekarang sedang mengalami pelambatan, indikatornya antara lain menurunnya pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun secara berturut-turut, di mana kuartal satu tahun 2013 tumbuh 5,6%, kemudian kuartal satu 2014 turun menjadi 5,1%  dan kuartal satu 2015 kembali merosot ke angka 4,7%,"jelas dia.

Pemerintah wajib mengantisipasi agar pukulan kepada sektor industri berbahan baku impor itu tidak merembet ke sektor riil yang lebih luas. Karena jika sektor riil terpukul dampak selanjutnya adalah sektor perbankan berpotensi terseret.

Pemerintah juga harus segera membuat kebijakan yang berorientasi pada arah untuk menarik devisa dan konversi valas dalam menyeimbangkan kurs dollar AS yang semakin liar.

Sektor pangan dan energi juga harus menjadi perhatian dan target kebijakan Pemerintah. Berbagai kebutuhan pangan dalam negeri secara silih berganti melonjak. Kehadiran Pemerintah dalam bentuk kebijakan yang menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok ini tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Politikus PDIP ini juga menekankan sektor penerimaan negara berupa pajak agar digenjot. Tetapi harus dengan target realistis. 

"Pemerintah dalam membuat paket kebijakan ekonomi harus benar-benar memperhatikan stakeholder, baik kalangan pengusaha besar, menengah maupun kecil. Jangan sampai terjadi paket kebijakan lebih banyak menguntungkan pada konglomerasi," tegas dia.


(MEL)


Indra Sjafri Minta Suporter Indonesia Hormati Lagu Kebangsaan Malaysia
Jelang Timnas U-22 vs Malaysia

Indra Sjafri Minta Suporter Indonesia Hormati Lagu Kebangsaan Malaysia

5 hours Ago

Timnas U-22 akan bentrok dengan Malaysia pada laga kedua Grup B. Pertandingannya berlangsung di…

BERITA LAINNYA
Video /