Mengawal DPR Menguji Capim KPK

   •    01 September 2015 05:58 WIB
Mengawal DPR Menguji Capim KPK

PEMILIHAN calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di tingkat panitia seleksi (pansel) selesai sudah. Pansel, meskipun tidak mengumumkan nama-namanya, telah menetapkan delapan calon pemimpin KPK terpilih. Hari ini pansel dijadwalkan menyerahkan kedelapan nama kandidat pemimpin KPK itu kepada Presiden Joko Widodo. Setelah mengumumkan nama-namanya kepada publik, Presiden Jokowi menyerahkan kedelapan nama itu kepada DPR.

Kita bersyukur proses seleksi calon pimpinan KPK di tingkat pansel berakhir dengan baik, lancar, dan tertib meski diwarnai hampir terselipnya calon yang memiliki persoalan hukum. Sembilan Srikandi Pansel KPK yang bekerja keras siang malam telah menyeleksi secara ketat delapan nama calon dari ratusan nama yang telah mendaftarkan diri.

Melalui serangkaian proses panjang dan melelahkan, pansel akhirnya menghasilkan calon-calon yang diyakini sebagai yang terbaik. Untuk itu, sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pansel Calon Pimpinan KPK. Tanpa kerja keras dari pansel, mustahil DPR dapat menjalankan tahapan lebih lanjut dari proses pemilihan pimpinan KPK yang baru, yakni uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test. Proses fit and proper test di DPR inilah yang selanjutnya harus kita cermati sekaligus kawal bersama.

Menjadi hak dan kewajiban Komisi III DPR menguji kelayakan dan kepatutan kedelapan nama plus dua nama yang telah lulus sebelumnya untuk menghasilkan lima calon terbaik yang kelak memimpin KPK. DPR kemudian menyerahkan kelima nama itu kepada Presiden. Namun, menjadi kewajiban kita bersama pula untuk mengawal proses yang dilakukan wakil rakyat di DPR tersebut. Itu artinya DPR tidak boleh main-main dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK karena mata publik akan mengawasi secara tajam.

Perlu pula kita ingatkan kembali kepada publik bahwa proses uji kelayakan dan kepatutan ialah proses politik. Sebagai sebuah proses politik, ia bukanlah proses yang berada di ruang hampa dan bukan pula proses yang terbebas sepenuhnya dari kepentingan. Dalam kaitannya dengan pemilihan calon pimpinan KPK di DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan, selalu ada kepentingan yang belum tentu sejalan dengan keinginan rakyat bagi hadirnya para komisioner KPK yang kredibel dan berintegritas. Karena itu, sekali lagi, proses tersebut benar-benar harus kita kawal bersama.

Kita pun mengingatkan kepada para anggota Komisi III DPR yang kelak melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan KPK untuk menanggalkan kepentingan-kepentingan sempit di luar kepentingan untuk membangun KPK sebagai lembaga yang kredibel dan berintegritas. Kita memahami ada berbagai cara untuk menggiring situasi dalam uji kelayakan dan kepatutan sehingga calon-calon tertentu yang dikehendaki mendapatkan perlakuan favorit dan calon-calon tertentu yang tidak dikehendaki diperlakukan secara diskriminatif.

Kita ingin kepentingan dan cara-cara seperti itu ditanggalkan. Kita mau uji kelayakan dan kepatutan di DPR kelak dilakukan dengan jujur dan adil tanpa semangat like and dislike, tanpa calon titipan pula. Dengan begitu, Presiden kelak betul-betul menetapkan lima pemimpin KPK definitif yang akan bekerja mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.


Kapten Timnas U-22 Absen Hingga Piala AFF Berakhir
Piala AFF U-22 2019

Kapten Timnas U-22 Absen Hingga Piala AFF Berakhir

6 hours Ago

Syarif Alwi selaku dokter timnas U-22 menjelaskan, Andy Setyo menderita kompresi hernia sejak m…

BERITA LAINNYA
Video /