Tamanuri: Edaran Diskresi dari Mendagri bukan Berarti Kebal Hukum

Yogi Bayu Aji    •    02 September 2015 01:52 WIB
apbddpr ads
Tamanuri: Edaran Diskresi dari Mendagri bukan Berarti Kebal Hukum
Anggota komisi II dari Fraksi Partai NasDem Tamanuri.

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota komisi II dari Fraksi Partai NasDem Tamanuri angkat bicara soal masih minimnya penyerapan dana anggaran di beberapa daerah karena alasan adanya ketakutan dari kepala daerah terhadap pihak penegak hukum dalam proses realisasi anggaran. Dia menilai alasan tersebut tidak beralasan dan pemikiran tersebut salah.

“Sebetulnya itu pemikiran keliru, sepanjang sudah dianggarakan dalam APBD, maka tidak ada masalah. Bukankah itu merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan, tetapi kalau di situ ada terbersit pikiran (pemerintah daerah) untuk bekerja yang neko-neko, nah itu yang bermasalah maka sudah sepatutnya untuk diselidiki oleh pihak penegak hukum serta pihak terkait,” kata Tamanuri, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (31/8). 

Tamanuri menilai positif dikeluarkannya surat edaran oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait minimnya penyerapan anggaran di daerah. “Dengan mengeluarkan surat edaran tersebut, Pak Menteri berpikir agar pemerintah daerah dapat segera melakukan penyerapan anggaran untuk pembangunan daerahnya tanpa perlu ketakutan yang berlebih kepada penegak hukum. Selama anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya," imbuh dia.

Legislator asal Lampung II ini meragukan keberadaan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tersebut menjadikan seorang kepala daerah memiliki kekebalan terhadap hukum dalam proses pembangunan daerah. “Kalau memang ditemukan kejanggalan serta tidak sesuai dengan APBD dalam prosesnya. Maka siapapun itu, sekalipun Kepala Daerah, mesti harus diproses hukum dong. Tidak bisa dengan kebijakan (surat edaran-red) itu digunakan sebagai tedeng aling yang digunakan untuk hal yang negatif. Tidak bisa itu, yah kalau salah tetap harus diselidiki,” pungkas dia.

Lebih jauh, Tamanuri menilai adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut tidak lah menjadi satu-satunya faktor semakin besarnya serapan penggunaan anggaran daerah. “Besar kecilnya pengaruhnya tergantung kepada kepala daerahnya sendiri, kalau dia memahami proses penggunaan anggaran dalam membangun daerah, yakin saja tanpa surat edaran itu pun semestinya dia tak perlu ada ketakutan dalam pengunaan anggaran. Jadi sebetulnya surat edaran tidak ada pengaruhnya. Karena surat edaran itu bukanlah penjamin. Ini kan baru surat edaran, terkecuali dalam bentuk PP, UU yang disana ada pemberian sanksi kepada pemerintah daerah bagi yang tidak maksimal melalukan penyerapan anggaran,” pungkas dia.


(OGI)


Lawan Uji Coba Timnas U-22 Tidak Harus Klub Besar
Persiapan Piala AFF U-22

Lawan Uji Coba Timnas U-22 Tidak Harus Klub Besar

6 hours Ago

Indra Sjafri membantah bahwa Timnas U-22 akan beruji coba melawan Persija Jakarta dan Persebaya…

BERITA LAINNYA
Video /