Soal Kereta Cepat, Jokowi Pilih B-to-B bukan Jepang atau Tiongkok

Suci Sedya Utami    •    03 September 2015 20:39 WIB
kereta cepat
Soal Kereta Cepat, Jokowi Pilih <i>B-to-B</i> bukan Jepang atau Tiongkok
Menteri Perhubungan Ignatius jonan. MI/Arya

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden RI Joko Widodo sepakat untuk tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan high speed train (HST) atau kereta cepat Jakarta -
Bandung.

Pemerintah, melalui Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memilih untuk menggunakan skema business to business (B-to-B) dengan BUMN sebagai pemegang proyek.

"Iya intinya B-to-B aja. Tidak Pakai APBN," ujar Ignasius Jonan, di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2015).

Menurut Jonan, BUMN bebas untuk menentukan akan ber-partner dengan siapapun, asal tidak menggunakan dana APBN, termasuk menggunakan penyertaan modal negara (PMN).  Pemerintah kata Jonan, hanya bertugas sebagai regulator. BUMN diklasifikasikan sebagai badan usaha bukan pemerintah.

"Kemenhub sebagai regulator akan mengeluarkan izin trasenya kemana, pembangunannya gimana, itu kita," pungkasnya.

 


(SAW)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

4 minutes Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /