Setya & Fadli Dilaporkan ke MKD

Kocok Ulang Pimpinan DPR Bisa Saja Terjadi

K. Yudha Wirakusuma    •    08 September 2015 11:30 WIB
donald trump
Kocok Ulang Pimpinan DPR Bisa Saja Terjadi
Akbar Faisal--Antara/M AGUNG RAJASA

Metrotvnews.com, Jakarta: Wacana kocok ulang pimpinan DPR menguat, menyusul kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam konferensi pers kandidat capres AS, Donald Trump. Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Akbar Faisal, mengatakan kocong ulang pimpinan DPR bisa saja terjadi.

Menurut dia, yang penting saat ini menyerahkan proses dugaan pelanggaran etik kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dulu. Kalau pun perubahan komposisi kepemimpinan terjadi, Fraksi NasDem tak akan berada di garis terdepan. NasDem tidak dalam kapasitas mencari-cari posisi.

Dia juga menyayangkan komentar-komentar Fadli Zon yang justru membuat publik semakin gerah. Meski begitu, ada baiknya mereka tetap diberi kesempatan untuk menjelaskan. “Berikan kesempatan dulu pada mereka (Setya Novanto dan Fadli Zon) untuk mengklarifikasi melalui MKD,” jelas Akbar, di Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Di sisi lain, Akbar menyebut publik negeri Paman Sam melihat Setya Novanto dan Fadli Zon sebagai pimpinan lembaga tinggi negara Indonesia. Dengan posisi sangat strategis dan membawa harkat hidup orang banyak, selayaknya para elit DPR itu lebih berhati-hati dengan tindakan politiknya. "Pak Setya Novanto dan Fadli Zon ke sana tidak bisa bebas nilai,” terangnya.

Dalam kacamata Akbar, pelaporan ke MKD ditempuh dengan mempertimbangkan prinsip equality before the law, terkait pasal kode etik anggota Dewan. Langkah ini diharapkan menjawab keinginan publik bahwa semua orang tunduk di bawah supremasi hukum, bahkan seorang pimpinan lembaga tinggi negara sekali pun.

"Saya mendapat SMS dari beberapa anggota, mohon pak Akbar dan teman-teman anggota lain melaporkan hal ini ke MKD, jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi lunglai ke atas,” tutur anggota Dewan dari Dapil Sulawesi Selatan II ini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MKD Surrahman Hidayat menjelaskan kepada para wartawan bahwa laporan para anggota dewan itu tetap akan diproses. "Kontrol aja terus ke MKD. Yang jelas, kita akan proses terus sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Surrahman.

Dia juga menjelaskan persoalan ini murni terkait kode etik, bukan persoalan politik. Karena itu, Surrahman menolak jika proses ini dikaitkan dengan konstelasi politik DPR menyangkut kontestasi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).


(YDH)

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%
Jelang Chelsea vs Barcelona

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%

7 hours Ago

Pelatih Chelsea Antonio Conte tidak memungkiri bahwa laga melawan Barcelona akan jadi laga yang…

BERITA LAINNYA
Video /