Metrotvnews.com, Jakarta: Wacana perombakan pucuk pimpinan DPR terus bergulir di DPR. Ketua DPR Setya Novanto beserta petinggi lainnya, dinilai telah melanggar etika institusi pasca kehadirannya dalam acara konferensi pers kandidat calon presiden Donald Trump.
Politisi Partai NasDem, Taufiqulhadi menilai perombakan komposisi pimpinan DPR bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan merevisi UU MD3 yaitu mengembalikan hak partai pemenang pemilu untuk menempati posisi Ketua DPR. Cara kedua adalah membentuk paket pimpinan DPR sesuai dengan UU MD3 yang sekarang berlaku.
“Sebetulnya ada dua acara untuk bisa merombak, mengembalikan UU MD3 yang dahulu dengan merevisinya. Atau dengan membentuk paket pimpinan DPR tanpa merevisinya,” tutur Taufiq, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Namun, menurutnya, langkah yang harus dilakukan tanpa mengganggu kerja legislasi adalah dengan merombaknya tanpa merubah UU MD3. Hal ini dilakukan demi menghindari kegaduhan politik di parlemen di tengah minimnya prestasi DPR dalam menghasilkan undang-undang.
"Tanpa melalui revisi UU MD3 itu justru lebih baik karena tidak terlalu gaduh nantinya,” imbuhnya.
Dalam UU No. 17 tentang MD3 pasal 84 dan 97, diatur bahwa pimpinan DPR diajukan berdasarkan paket yang diusulkan dari komisi-komisi. Mengacu pada pasal tersebut, Taufiq menganggap bahwa syarat yang paling utama dari wacana perombakan pimpinan DPR ini adalah dengan membentuk paket yang berkeadilan. Jika sebelumnya paket pimpinan DPR diisi oleh Koalisi Merah Putih, untuk paket kepemimpinan berikutnya harus dikombinasikan dengan Koalisi Indonesia Hebat. Hal ini didasarkan pada sinyalemen mencairnya diantara partai-partai di parlemen.
“Sekarang sudah cair kok di parlemen. Nah, dalam pembentukan paket kepemimpinan haruslah mengkombinasikan keduanya (KIH dan KMP). Misalnya Ketua DPR-nya dari PDIP, wakilnya dari Gerindra atau Golkar. Kan itu bisa saja,” jelasnya.
Meski Partai NasDem belum menentukan sikap politiknya, namun Taufiq meyakini cara seperti ini bisa ditempuh dengan sangat mudah dan singkat. Selanjutnya, para pimpinan partai politik diharapkan duduk bersama membahas komposisi Ketua DPR yang ideal. Hasilnya, menjadi agenda politik yang harus diperjuangkan di parlemen hingga scenario perombakan tersebut di paripurnakan.
“Pemimpin-pemimpin partai politik berembug mengenai perombakan ini, hasil rekomendasinya nanti masuk ke ketua fraksi masing-masing dan dibawa ke BAMUS. Dan akhirnya di paripurnakan,” pungkasnya.
(ALB)
Kementerian Agama (Kemenag) diminta lebih fokus kepada nasib korban penipuan travel umrah, dibandingkan mengurusi umpatan anggota …
Kritik keras yang disampaikan anggota DPR Arteria Dahlan dinilai mewakili kemarahan jamaah yang menjadi korban penipuan travel umr…
MKD tidak ingin menanggapi lebih jauh, polemik pernyataan Arteria Dahlan yang memaki Kementerian Agama.…
Kata umpatan yang terucap bukan ditujukan pada seluruh institusi Kemenag, atau Menag secara pribadi.…
Politikus PDIP tersebut sempat melontarkan kata ’Kemenag Bangsat’ dalam rapat kerja di Gedung DPR Jakarta, Rabu, 28 Ma…
Menjaga lidah adalah bagian dari menjaga kehormatan anggota Dewan.…
Masalah migrasi internasional dan pengungsi merupakan isu yang menjadi kepentingan Indonesia karena masih menerima pengungsi dan p…
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa bertambahnya Pimpinan DPR dan MPR tidak berpen…
Dengan bertambahnya satu kursi Pimpinan DPR, maka pengeluaran negara otomatis ikut bertambah. Dari satu pimpinan DPR negara harus …
Pengamat politik Arbi Sanit menilai tambahan satu kursi pimpinan tidak berpengaruh pada percepatan kinerja DPR. Soliditas koalisi …
Kekurangan vitamin D meningkatkan risiko penyakit berbahaya yang dapat berakibat fatal.…
Pada umumnya orang tahu manfaat kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Lebih dari itu, kal…
Kegiatan bersih-bersih ini serangkaian acara pembukaan atau peresmian Sekretariat DPP Sedulur Jokowi. …
Said berjanji bisa memberikan 10 juta suara kepada Prabowo untuk menang dalam Pilpres 2019.…
Aturan ini tidak serta merta membuka keran buruh migran.…
Pemerintah disebut kurang memperhatikan hak-hak dasar warga.…
Demokrat masih mencari koalisi yang satu visi dan misi.…
Prabowo terancam ditinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bila poros ketiga atau poros baru terbentuk.…
Peluang Prabowo menjadi pendamping Jokowi sudah tertutup.…
Sembilan kadernya itu telah dibahas oleh Gerindra.…
Alan mengaku ingin memberikan perubahan buat bangsa Indonesia.…
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai c…
Eusebio kesal karena para pemain Roma kerap terlena saat sudah berada dalam posisi unggul.…