Menyoal Etika Politik Novanto dan Fadli Zon

   •    10 September 2015 05:53 WIB
Menyoal Etika Politik Novanto dan Fadli Zon

POLITIK katanya seni memperoleh dan mengelola kekuasaan. Karena terkait dengan kekuasaan dan kekuasaan katanya cenderung korup, di dalam politik terkandung etika. Etika politik mencegah atau setidaknya mengurangi mereka yang terlibat di dalam politik memperoleh dan menggunakan kekuasaan secara serampangan. Namun, di negara ini, di lembaga parlemen utamanya, etika politik pimpinannya sedang mendapat sorotan tajam.

Pangkalnya ialah Ketua DPR Setya Novanto dan salah seorang wakilnya, Fadli Zon, menghadiri kampanye kandidat Presiden AS dari Partai Republik Donald Trump. Kehadiran Novanto dan Fadli dianggap melanggar etika. Oleh karena itu, sejumlah anggota DPR membawa kasus itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Para pelapor menganggap Novanto dan Fadli telah melanggar ketentuan yang diatur oleh Tata Tertib tentang Kode Etik Pasal 292.

Pasal tersebut menyebutkan setiap anggota DPR harus menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Bukan hanya itu, kedua pemimpin DPR itu pun diduga telah melanggar Pasal 1 sampai 6 tentang Kode Etik yang memerintahkan anggota DPR untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi.

MKD DPR RI pun dengan sigap memutuskan memeriksa sepak terjang Novanto dan Fadli di Amerika itu. Keputusan MKD sangat tepat agar semuanya menjadi terang benderang. Jika Novanto dan Fadli bukan siapa-siapa, tidak akan ada yang keliru terkait dengan kehadiran mereka dalam kampanye Donald Trump. Namun, kita tahu, Novanto dan Fadli ialah wakil rakyat Indonesia bahkan pimpinan DPR.

Boleh saja Novanto dan Fadli mengklaim tidak ada aturan ataupun etika yang dilanggar atas kehadiran mereka dalam kampanye Trump. Silakan saja mereka beralasan bahwa kehadiran mereka dalam kampanye Trump bukan kunjungan resmi sebagai pimpinan DPR. Silakan juga mereka mengatakan kehadiran mereka bukan merupakan bentuk dukungan politik terhadap Trump.

Namun, bantahan dan penjelasan Novanto dan Fadli tidak serta-merta dapat diterima. Apalagi, banyak kalangan yang mempertanyakan bahkan mengecam kehadiran keduanya dalam jumpa pers Donald Trump di sela tugas resmi sebagai delegasi DPR RI pada sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) di Washington DC, AS. Sejawat Novanto di Fraksi Golkar DPR, Bambang Soesatyo, misalnya, menilai kehadiran itu tidak elok dan bukan tidak mungkin akan mengganggu hubungan AS dan Indonesia di masa mendatang.

Itu karena boleh jadi kehadiran Novanto dan Fadli diterjemahkan sebagai keberpihakan terhadap salah satu kandidat. Jika kelak yang terpilih sebagai Presiden AS bukan Donald Trump, tidak tertutup kemungkinan hal itu membuat hubungan Indonesia-AS menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu, Fraksi Golkar di DPR bahkan sempat meminta maaf atas langkah Novanto tersebut.

Ada pula yang melihat kehadiran Novanto dan Fadli itu secara serius telah melanggar Pasal 3 ayat 1 Tata Tertib tentang Kode Etik DPR. Pasal itu menyebutkan anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR, baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Di luar itu, masih banyak pertanyaan lain yang belum terjawab, termasuk apakah kehadiran Novanto dan Fadli itu benar-benar menggunakan dana pribadi atau uang negara.

Oleh karena itu, sudah tepat jika MKD DPR memutuskan memproses kasus Novanto dan Fadli. MKD harus segera memanggil keduanya dan sejumlah anggota dewan yang mengikuti kunjungan ke AS. MKD harus meminta klarifikasi serta memutuskan secara proporsional dan profesional apakah ada pelanggaran etika atau tidak dalam perkara kehadiran Novanto dan Fadli di kampanye Donald Trump. Jika ada, berikan sanksi tegas sesuai aturan. Namun jika tidak, nama keduanya harus dipulihkan. Di lain sisi, forum MKD juga menjadi kesempatan bagi Novanto dan Fadli untuk menjelaskan posisi mereka dalam isu yang telah berkembang menjadi kegaduhan baru itu.