Agar Jera, Perusahaan Pembakar Hutan Harus Dicabut Izin dan Dijerat Pidana

Ilham wibowo    •    10 September 2015 15:34 WIB
asap
Agar Jera, Perusahaan Pembakar Hutan Harus Dicabut Izin dan Dijerat Pidana
Siswa di Palembang libur sekolah karena asap. Foto: MI/Ramdani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah perlu mengoptimalkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti secara sengaja membakar hutan dan lahan. Selain pencabutan izin perlu dibarengi pula dibarengi dengan sanksi tindak pidana.

"Kalau mencabut izin tidak dibarengi dengan pidana, bagaimana kita bisa melakukan recovery kerugian yang disebabkan oleh mereka," tanya mantan Deputi UKP4-RI yang juga Ketua Tim Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Achmad Santosa, dalam diskusi bertema "Penegakan Hukum Lingkungan: Memutus Siklus Kebakaran Hutan dan Lahan" di Bakoel Koffie Cikini, Jalan Cikini Raya No. 25, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2015)

Achmad mengatakan, selain pelaku pembakaran di lapangan, pemilik perusahaan dan elemen yang bertanggungjawab juga perlu ditindak. Kebakaran hutan dan lahan harus diusut lebih mendalam agar memberikan efek jera.

"Setelah dilakukan tindak pidana, maka penyitaan dan penggantian kerugian bisa dilakukan. Kalau tidak, pelaku bisa kabur ke luar negeri," tutur Santosa.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mengatakan, aparat hukum perlu tegas dan cepat menindak para pelaku kejahatan pembakaran hutan dan lahan. Bencana kerusakan lingkungan yang terjadi sepekan ini telah menimbilkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat.

"Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang setiap tahun. Ini menunjukan masih lemahnya aspek pencegahan, pemadaman penindakan penanganan pasca kebakaran yang selama ini dilakukan oleh pemerintah," kata Henri.


(DOR)


Video /