Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menilai pemerintah perlu memperbanyak tim pengendali inflasi. Hal ini terkait kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) terkait pengawasan terhadap tim pengendali inflasi daerah dan pusat.
Gubernur BI mengumumkan lima paket kebijakan guna mendukung paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Salah satu kebijakan tersebut terkait dengan pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah.
"Sebagai badan yang memantau langsung indeks harga, BPS merasa perlu ada perluasan dalam hal pengambilan data inflasi, tidak hanya pada 82 daerah seperti yang sudah dilakukan," kata Suryamin di Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Menurut dia, kebijakan turunan dari pengendalian inflasi yang dilakukan BI adalah dengan melakukan perbaikan pada tubuh tim pengendali inflasi dan tim pengendali inflasi daerah.
Suryamin pun menilai perlu ada perluasan pengambilan sampel pada indeks harga konsumen, serta tidak terbatas pada 82 titik daerah seperti yang sedang dilakukan sebelumnya. (Metro TV/Laraza Annisa)
(AHL)
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui, pemerintah sudah bekerja keras dalam meningkatkan kinerja industri nasional melalui p…
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau para Pemerintah Daerah agar tak membuat kebijakan yang membebani kegiatan ekonomi…
Bank Indonesia (BI) menyambut baik diterbitkannya paket kebijakan ekonomi ke-16 melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perce…
Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Pelaksanaan Berusaha menekankan pentingnya percepatan perizinan berbeda dengan peraturan s…
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjamin Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berus…
Pemerintah sudah meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).…
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio turut menanggapi Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang baru saja diluncurkan …
Pemerintah telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).…
Pemerintah baru saja meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 yang berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pela…
Pemerintah melalui Kementerian bidang Perekonomian meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 di Gedung Bursa Efek Indonesia, yang …
Kekurangan vitamin D meningkatkan risiko penyakit berbahaya yang dapat berakibat fatal.…
Pada umumnya orang tahu manfaat kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Lebih dari itu, kal…
Bank Indonesia (BI) dinilai perlu berhati-hati melakukan intervensi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah dengan menggunakan cadan…
Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan BI 7 day reverse repo rate sebesar 4,25 persen, terhitung sudah tujuh bu…
Dirjen Pajak Robert Pakpahan menyayangkan adanya pegawai pajak yang terkena operasi tangkap tangan akibat memeras wajib pajak.…
Rasio pajak (tax rasio) pajak Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) saat ini masih berada di level 10,8 persen.…
Bank Indonesia (BI) segera menerbitkan peraturan terkait penerbitan obligasi global berdenominasi rupiah (Komodo Bond).…
Bank Indonesia (BI) berharap fundamental ekonomi domestik yang cukup kuat dapat membantu penguatan nilai tukar rupiah yang sedang …
Bank Indonesia (BI) mencatat gerak inflasi mencapai 0,12 persen di pekan ketiga April 2018.…
Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekenomian melihat inflasi pada tahun ini berkisar 3,5 persen.…
DJP Kemenkeu menyayangkan operasi tangkap tangan oleh Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung terhadap pegawai account …
Sebanyak 3.719 lembaga keuangan telah mendaftarkan diri sebagai pelapor data keuangan dalam rangka pertukaran informasi untuk kepe…
Eusebio kesal karena para pemain Roma kerap terlena saat sudah berada dalam posisi unggul.…