SKB 3 Menteri Harus Jauhkan Aparat Desa dari Pemidanaan

Ahmad Mustaqim    •    16 September 2015 17:29 WIB
dana desa
SKB 3 Menteri Harus Jauhkan Aparat Desa dari Pemidanaan
Ilustrasi. Foto: Antara

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Ketua Paguyungan Dukuh se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Sukiman mengatakan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, (Manteri Desa, Menteri Ekonomi, dan Menteri Dalam Negeri) harus bisa memudahkan proses pencairan dana desa.

Menurutnya, hal penting yang mesti terakomodasi dalam surat tersebut adalah sederhananya pelaksanaan pemeriksaan anggaran.

"Pemeriksaan anggaran perlu disederhanakan. Para kades takut dengan pemeriksaan sehingga sulit mencairkan dana," kata Sukiman kepada Metrotvnews.com, Rabu (16/9/2015).

Ia meminta pemerintah tidak memidanakan perangkat desa jika terjadi kesalahan administrasi. Sukiman mengaku hingga kini masih menunggu turunnya SKB tersebut dan berharap segera memeroleh sosialisasi. "Kesalahan administrasi tidak dipidanakan tapi ada koreksi sehingga menjadi betul," katanya.

Kepala Desa Baturno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Sarjaka juga berharap banyak dengan SKB 3 Menteri itu. Selain mempermudah pencairan dana, juga bisa memperbaiki kemampuan SDM di setiap desa.

"Jika nanti bisa dilakukan pembangunan di desa namun tidak bisa merawat, kan sama saja," ujarnya.


(UWA)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

9 hours Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /