Pandangan Komisi I Soal Calon Dubes Tidak Bulat

Achmad Zulfikar Fazli    •    18 September 2015 02:29 WIB
duta besardpr ads
Pandangan Komisi I Soal Calon Dubes Tidak Bulat
Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq - ANT/Agung Wibowo

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR RI telah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatuhan 33 calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat. Hasilnya, beragam pandangan bermunculan dari setiap fraksi atas penjelasan yang disampaikan calon Dubes tersebut.

"10 fraksi menyampaikan pandangannya, fraksi-fraksi pandangan tidak bulat," kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015).

Namun, Mahfudz enggan mengungkapkan apa saja ragam pandangan yang diberikan setiap fraksi. Sebab, uji kelayakan dan kepatutan calon Dubes ini bersifat tertutup. "Tapi kita tidak bisa menyampaikan satu persatu dan apa alasannya (bisa pandangan fraksi tidak bulat)," ujar Mahfudz.

Mahfudz membeberkan secara umum kendala yang menyebabkan munculnya beragam pandangan, lantaran 33 calon Dubes ini memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik kompetensi maupun institusinya.

"Ini mempengaruhi penilaian komisi I, kepatutan dan kelayakan mereka sebagai calon dubes, perbedaan pandangan di seputar itu," kata dia.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan ini, kata dia, Komisi I lebih menyoroti bagaimana visi dan misi diplomasi dibidang ekonomi yang akan dilakukan 33 calon Dubes saat menjadi Dubes terpilih.

"Komisi I mempertajam bagaimana visi dan misi diplomasi ekonomi, karena negara membutuhkan diplomasi ekonomi, sebagian bisa menjelaskan, sebagian mempertajam visi-misi, pekerjaan rumah Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) untuk peningkatan seperti itu," pungkas dia.

Berikut daftar lengkap nama calon yang diajukan ke DPR.

1. Hasan Bagis, S.E., M.Sc, untuk Uni Emirat Arab
2. Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A. untuk Aljazair
3. Drs. Bambang Antarikso, M.A., untuk Irak
4. Drs. H. Husnan Bey Fananie, M.A, untuk Azerbaijan
5. Drs. Ahmad Rusdi, untuk Kerajaan Thailand
6. Drs. Yuri Octavian Thamrin, untuk Kerajaan Belgia dan merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa
7. Drs. Helmy Fauzi, untuk Republik Mesir
8. Mayjen TNI (Purn) Mochammad Luthfie Wittoeng, untuk Republik Bolivarian Venezuela
9. Mansyur Pangeran, S.H. untuk Republik Senegal
10. Drs. I Gusti Agung Wesaka Puja, M.A., untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW
11. Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehab, S.IP., untuk Qatar
12. Ibnu Hadi, S.E, M.Ec, untuk Republik Sosialis Vietnam
13. Alfred Tanduk Palembangan, S.H., untuk Republik Kuba
14. Wiwiek Setyawati Firman, S.H., untuk Republik Finlandia
15. Drs. Iwan Suyudhie Amri, untuk Republik Islam Pakistan
16. Muhammad Ibnu Said, S.H., untuk Kerajaan Denmark
17. Dr. Rizal Sukma, untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia
18. Drs. Tito Dos Santos Baptista, untuk Republik Mozambique
19. Drs. Mohammad Wahid Supriyadi, untuk Federasi Rusia
20. Musthofa Taufik Abdul Latif, B.A., M.A., untuk Kesultanan Oman
21. Drs. R Soehardjono Sastromihardjo, M.A., untuk Republik Kenya
22. Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso, S.E., untuk Republik Panama
23. Dian Triansyah Djani, S.E., M.A., Perutusan Tetap PBB
24. Dra. Diennaryati Tjokrisuprihatono, M.Psi., untuk Republik Ekuador
25. Drs. H. Agus Maftuh Abegebriel, M.A., untuk Kerajaan Arab Saudi
26. Amelia Achmad Yani, untuk Bosnia-Herzegovina
27. I Gede Ngurah Swajaya, S.H., M.A., untuk Republik Singapura
28. Sri Astari Rasjid, untuk Republik Bulgaria
29. R Bagas Hapsoro, S.H., M..A., untuk Kerajaan Swedia
30. Octavino Alimudin, S.H., LL.M., untuk Republik Islam Iran
31. Drs. Antonius Agus Sriyono, untuk Tahta Suci Vatican
32. Drs. Eddy Basuki, untuk Republik Namibia
33. Alexander Litaay untuk Republik Kroasia


(REN)