Makna Regulasi Pembakaran Hutan Bergeser

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Rafles Brotestes Panjaitan mengatakan regulasi yang mengatur izin membakar hutan telah bergeser dari tafsiran sebenarnya. Hal ini terbukti dari kebiasaan masyarakat terutama pengusaha yang gemar membakar hutan untuk pembebasan lahan.

Padahal, ada regulasi yang mengatur bagaimana masyarakat diizinkan untuk membakar hutan.

"Kebakaran seharusnya tidak terjadi karena Undang-undang nomor 32 tahun 2007 itu jelas bahwa pembakaran hutan bisa dilakukan hanya untuk kearifan lokal bukan untuk komoditi," kata Rafles, dalam dialog mingguan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2015).

Menurut Rafles, kesalahpahaman tentang penerapan Undang-undang inilah yang membuat masyarakat maupun pengusaha menjadi gemar melakukan pembakaran berlindung dari regulasi tersebut.

"Undang-undang nomor 32 tahun 2007 itu pembakaran hutan untuk kearifan lokal bukan untuk komoditi sawit. Karena salah paham sehingga semua lahan ditanami sawit dan sisanya lahan-lahan gambut yang dulunya untuk rami karena tanaman utama habis tinggal semak belukar, dan itu dilihat seolah-olah harus dimusnahkan," katanya.


(OJE)