KPU-Bawaslu Jatim Berharap Ada Sanksi Hukum Pelaku Politik Uang

Amaluddin    •    19 September 2015 13:12 WIB
pilkada serentak
KPU-Bawaslu Jatim Berharap Ada Sanksi Hukum Pelaku Politik Uang
Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito (kedua kiri), dan Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto (kedua kanan). Foto: Antara/M Risyal Hidayat

Metrotvnews.com, Surabaya: KPU dan Bawaslu Jawa Timur berharap ada peraturan khusus yang mengatur politik uang. Dengan begitu, calon kepala daerah tidak leluasa mempraktikkan politik uang selama kampanye pemilihan kepala daerah.

"Sampai sekarang masih belum ada UU yang mengatur sanksi hukum terkait pelanggaran politik uang. Nah, ini menimbulkan rawannya politik uang jelang pilkada," kata Ketua KPU Jatim, Eko Sasmita, di Surabaya, Sabtu (19/9/2015).

Meski demikian, mantan Ketua KPU Kota Surabaya itu mengaku tetap akan menindak tegas pelaku politik uang jika terbukti melanggar. "Jika terbukti, bisa membatalkan perolehan suara calon yang melanggar," katanya.

Eko meminta kerja sama aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI ikut serta membantu mengamankan jalannya pilkada pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Desember mendatang.

Ketua Bawaslu Jatim, Sufiyanto, memastikan tidak ada kecurangan dalam proses pilkada serentak 2015 di Jatim. Menurut dia, setiap orang memiliki hak secara konstitusional sebagai pemilih dan yang dipilih.

"Apalagi negara menganut asas demokrasi, sudah sepatutnya menjaga proses demokrasi ini. Semoga tidak ada KPU yang bermasalah di 17 daerah yang melaksanakan pilkada di Jatim," kata tersangka dana hibah pileg 2014 itu.


(UWA)

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%
Jelang Chelsea vs Barcelona

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%

14 hours Ago

Pelatih Chelsea Antonio Conte tidak memungkiri bahwa laga melawan Barcelona akan jadi laga yang…

BERITA LAINNYA
Video /