Jero Minta Rp2,5 Miliar Buat Pencitraan di Media Cetak

Yogi Bayu Aji    •    22 September 2015 20:57 WIB
jero wacik
Jero Minta Rp2,5 Miliar Buat Pencitraan di Media Cetak
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/9). Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik disebut meminta dana Rp2,5 miliar kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Waryono Karno. Fulus itu digunakan untuk pencitraan di Media Cetak, Indopos.

"Pada awal 2012, Terdakwa (Jero) memerintah Waryono Karno menyediakan uang untuk membangun pencitraan selaku menteri ESDM melalui media cetak. Waryono kemudian mengadakan rapat yang diikuti Muhammad Noer Sadono alias Don Kardono selaku pimpinan redaksi Indopos," kata Jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi Dody Sukmono, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Pada rapat tersebut, Waryono mengatakan Don akan membantu meningkatkan pencitraan Kementerian ESDM, termasuk Jero Wacik selaku Menteri melalui media Indopos "Waryono juga menyampaikan ada perintah dari terdakwa untuk menyediakan uangnya dan juga memperlihatkan 1 bundel rincian anggaran biaya untuk kebutuhan pencitraan," ujar Jaksa.

Sebagai tindaklanjut, kemudian dibuat Kontrak Kerjasama Program PR Indopos dengan Kementerian ESDM 2012-2013 yang ditandatangani Don Kardono selaku pihak pertama dengan Ego Syahrial sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM selaku pihak kedua. Kontrak diteken tertanggal 19 Januari 2012 dengan biaya Rp3 miliar.

"Untuk satu tahun kegiatan sebagai biaya konsultasi pengembangan isu, perencanaan berita, reportasi, editing sampai penayangan berita positif ESDM di tiga media Jawa Pos Group yakni Indopos, Rakyat Merdeka dan Jawa Pos," ungkap Jaksa.

Jaksa menuturkan, pembayaran kemudian dilakukan pada 19 Januari 2012 sebesar Rp250 juta serta pada 20 Februari 2012 sebesar Rp250 juta oleh Ego Syahrial. Uang dibayarkan setelah sebelumnya Kepala Biro Keuangan Didi Dwi Sutrisnohadi menghubungi Kepala Bidang P3BMN Sri Utami untuk menyiapkan uang.

Selain itu, pembayaran juga dilakukan pada 23 Februari 2012 sejumlah Rp500 juta kepada Don Kardono di restoran Jepang di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta. Beberapa hari setelah itu, Susyanto membayar Rp250 juta kepada Don Kardono di Hotel Nico Pullman Jakarta.

Beberapa hari kemudian, Didi Dwi membayar kepada Don di restoran Jepang di suatu hotel di Jakarta sebesar Rp500 juta yang diberikan Dwi Hardiono.

"Bahwa seluruh uang yang telah dibayarkan kepada Don untuk biaya pencitraan melalui Indopos Rp2,5 miliar dari nilai kontrak Rp3 miliar. Kekurangan uang Rp500 juta belum dibayarkan kepada Don karena uang kickback dari rekanan penyedia jasa konsultasi di Setjen ESDM tidak mencukupi jumlahnya," pungkas Jaksa.


(DRI)