Ketua Fraksi Golkar DRPD Muba Dipanggil KPK

Yogi Bayu Aji    •    23 September 2015 13:02 WIB
kasus korupsi
Ketua Fraksi Golkar DRPD Muba Dipanggil KPK
KPK. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Fraksi Golkar di DPRD Musi Banyuasin Jaini dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa dalam kasus dugaan suap untuk memuluskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) 2014.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saski tersangka PA (Pahri Azhari) dan L (Lucianty)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, saat dikonfirmasi, Rabu (23/9/2015).

Bersama Jaini, penyidik juga memanggil Wakil Ketua DPRD Muba Islan Hanura. Islan diketahui sudah menjadi tersangka di kasus ini. "Dia juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PA dan L," papar Yuyuk.

Diduga kuat, keduanya bakal diusut soal aliran suap yang masuk dari Bupati Muba Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty. Pasalnya, nama keduanya disebut-sebut turut menikmati uang haram dari pimpinan Kabupaten Muba.

Nama keduanya tertulis dalam dakwaan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin Syamsuddin Fei dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (Bappeda) Faisyar. Dakwaan dibacakan 3 September lalu.

Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Syamsuddin Fei dan Faisyar menyuap bersama dengan Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya sekaligus anggota DPRD Sumatera Selatan, Lucianty.

Jaksa Risma Ansyari menyebutkan kasus suap bermula ketika Riamon Iskandar, Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri selaku unsur pimpinan DPRD bersama delapan ketua fraksi memutuskan akan meminta uang sebesar Rp20 miliar kepada pemerintah Musi Banyuasin guna kelancaran pengesahan APBD dan LKPJ.
 
Delapan ketua fraksi tersebut adalah Ujang Amin (Fraksi PAN), Bambang Kariyanto (Fraksi PDIP), Jaini (Fraksi Golkar), Adam Munandar (Fraksi Gerindra), Parlindungan Harahap (Fraksi PKB), Depy Irawan (Fraksi Nasional Demokrat), Iin Pebrianto (Fraksi Demokrat), dan Dear Fauzul Azim (Fraksi PKS).

Angka Rp20 miliar didapat atas penghitungan satu persen dari total belanja modal Rp2 triliun. "Pimpinan DPRD serta delapan ketua fraksi menyepakati Bambang Kariyanto sebagai koordinator untuk menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Pahri Azhari melalui Syamsuddin dan Faisyar," kata jaksa.

Bambang kemudian melobi jumlah penyetoran duit dengan Lucianty. Namun, Luci hanya menyanggupi RP13 miliar sehingga kesepakatan pun belum terucap kedua pihak.

Bambang dan Adam beserta pimpinan DPRD kembali berunding. Mereka sepakat meminta Luci untuk menyetor duit senilai RP11,5 miliar untuk 33 anggota DPRD, Rp3,6 miliar untuk delapan ketua fraksi, Rp1,65 ,miliar untuk tiga Wakil Ketua DPRD, dan Rp750 juta untuk Ketua DPRD.

Kedua pihak pun sepakat berjumpa mencari titik temu pada 9 Februari 2015 di rumah dinas Pahri. Luci menjamin duit untuk para anggota dewan dapat diambil Jumat. Uang muka suap pun disetor senilai Rp 2,65 miliar untuk sejumlah anggota legislatif.

Sebelum pengesahan APBD pada April 2015, pimpinan kembali meminta setoran duit suap. Pahri dan Luci menyetujui dan sebagian duit suap diberikan lagi pada tanggal 19 Juni 2015 oleh Syamsuddin beserta Faisyar.

Namun, pelunasan tak pernah terjadi. Syamsuddin dan Faisyar keburu dicokok dalam operasi tangkap tangan  penyidik KPK di rumah Bambang Karyanto, Palembang, pada 19 Juni 2015.


(KRI)

Siapa Lolos, Siapa Tersingkir di <i>Matchday</i> 5? Ini Hitung-hitunganya!
Liga Champions 2017--2018

Siapa Lolos, Siapa Tersingkir di Matchday 5? Ini Hitung-hitunganya!

2 hours Ago

Sebanyak 12 tim berpeluang mengikuti jejak empat tim yang sebelumnya sudah lebih dulu lolos ke …

BERITA LAINNYA
Video /