Leo Nababan: Yorrys tak Punya Legal Standing Gelar Munaslub

M Rodhi Aulia    •    29 September 2015 12:10 WIB
golkar
Leo Nababan: Yorrys tak Punya <i>Legal Standing</i> Gelar Munaslub
Ketua Bidang Komunikasi, Informasi dan Penggalangan Opini DPP Golkar, Leo Nababan--Metrotvnews.com/Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengurus DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono tak sepakat wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang santer dibicarakan akhir-akhir ini. Kubu Agung menilai, wacana tersebut tidak punya dasar hukum kuat.

"Tidak ada Munaslub. Yang ada Munas biasa saja," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Komunikasi, Informasi, dan Penggalangan Opini Leo Nababan kepada Metrotvnews.com, Selasa (29/9/2015).

Leo tak sepakat dengan Yorrys Raweyai yang melontarkan wacana munaslub. Menurut Leo, Yorrys tak punya dasar mengutarakan hal tersebut. "Karena tidak ada legal standing. Dia tidak bisa buat itu," imbuh dia.

Menurut Leo, pihaknya tetap berpegang keputusan yang diambil ketika wacana ini mulai bergulir. Yaitu, menunggu keputusan Mahkamah Agung terkait penetapan apakah kubunya atau kubu Aburizal Bakrie yang sah.

"Kita berharap secepatnya, keputusan MA itu keluar. Kan sebentar lagi. Kita berharap bulan depan," ujar dia.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, secara sepihak melontarkan wacana pergelaran Munaslub pada Oktober ini. Yorrys mengklaim, dirinya sudah bertemu tokoh senior Golkar Jusuf Kalla dan mendapatkan persetujuan.

"Pak Jusuf Kalla setuju, kita bikin Munaslub Oktober ini," kata Yorrys di sela-sela bedah buku pecah belah Partai Golkar di Gedung Pola, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 September.

Yorrys berpandangan, Munaslub perlu dilakukan untuk menciptakan DPP Partai Golkar yang solid, satu kubu tanpa ada matahari kembar, untuk mendukung penuh pencalonan 238 pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Golkar.

Sementara, Mahkamah Partai Golkar dalam amar putusannya memerintahkan, bagi kubu yang mendapatkan legalitas secara hukum, agar menggelar Munaslub paling lambat Oktober 2016. Namun faktanya, perpecahan Partai Golkar masih berlangsung selama belum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat.


(TII)