Muhammadiyah Minta Pemprov DKI tak Legalkan Peredaran Daging Anjing

LB Ciputri Hutabarat    •    29 September 2015 18:11 WIB
daging anjing
Muhammadiyah Minta Pemprov DKI tak Legalkan Peredaran Daging Anjing
Gedung MUI Global Halal Center. (Foto: www.halalmui.org)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak melegalkan peredaran daging anjing di Ibu Kota. Dikeluarkannya peraturan gubernur (Pergub) berarti menghalalkan peredaran daging anjing yang diharamkan Islam.
 
Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menolak penerbitan Pergub peredaran daging anjing di Jakarta. Peraturan tersebut sama saja dengan melegalkan daging anjing.
 
"Penyebutan daging anjing secara khusus bisa dimaknai legalisasi penjualan daging yang haram," kata Abdul kepada Metrotvnews.com, Selasa (29/9/2015).
 
Menurut dia, Pergub peredaran daging anjing bisa memicu keresahan. "Kalau Pergub hanya mengatur penjualan daging anjing, bisa kontra produktif di negara mayoritas Muslim," ujarnya.
 
Pergub tentang daging anjing belum dibutuhkan. Terlabih, menurut Abdul, konsumsi masyarakat terhadap hewan tak lazim tersebut masih minim.
 
"Tentang perdagangan anjing tidak mendesak dan tidak diperlukan dalam situasi sekarang. Perdagangan dan konsumen daging anjing tidak massive," ujarnya.
 
Ia meminta pemerintah fokus terhadap makanan yang dipalsukan. Menurut Abdul, banyak jajanan masyarakat yang masih diragukan keaslian dagingnya.
 
"Setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang benar. Tapi dalam kenyataannya banyak penjualan daging yang mencampur daging haram seperti babi dan tikus dengan daging sapi. Ini yang perlu diperhatikan," katanya.


(FZN)