Penambangan yang Ditentang Salim Kancil Ilegal

Amaluddin    •    29 September 2015 19:02 WIB
salim kancil
Penambangan yang Ditentang Salim Kancil Ilegal
Aksi simpati untuk aktivis petani Lumajang, Salim Kancil, di Malang, Jawa Timur. (Ant/Ari Bowo Sucipto)

Metrotvnews.com, Surabaya: Salim Kancil tewas karena menentang aktivitas penambangan pasir yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, Jatim.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyatakan penambangan pasir besi yang dilakukan oleh Hariyono, Kepala Desa Selok Awar-Awar telah memiliki izin resmi yang dikeluarkan Bupati Lumajang.

Meski demikian, Pemprov Jatim memastikan penambangan pasir besi itu liar alias ilegal. Sebab, Hariyono melakukan penambangan di atas lahan penambangan milik PT Indo Modren Maining Sejahtera (IMMS) yang memiliki izin resmi penambangan.

"Setelah kami cek, ternyata Bupati Lumajang (As'at Malik) telah mengeluarkan izin resmi kepada kepala desa (Hariyono) untuk melakukan penambangan di lahan milik PT IMMS. Ini jelas ngawur, penambangan yang dilakukan oleh kepala desa jelas liar alias ilegal," kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Dewi J Putriatmi, di Surabaya, Selasa (29/9/2015).

Dewi menegaskan, PT IMMS adalah penambang yang memiliki izin resmi penambang sejak tahun 2012 hingga 2022. Namun, PT IMMS tidak melakukan aktivitas penambangan sejak bulan Januari 2014.

"Saat itu ada larangan mengekspor pasir besi dalam bentuk mentah. Makanya, PT IMMS tidak beroperasi," katanya. 

Dewi tampak terkejut ketika mengetahui penambangan yang dilakukan Kepala Desa Awar-Awar. Bagaimana tidak, penambangan yang itu dilakukan di atas lahan milik PT IMMS.

"Itu kan lahan milik PT IMMS, sekarang malah dilakukan penambangan oleh Kepala Desa Awar-Awar dengan alasan untuk desa wisata, ini jelas liar karena melakukan penambangan tanpa izin (Pemprov) dan dilakukan di atas penambangan resmi milik PT IMMS. Harusnya, sebelum melakukan penambangan, kepala desa itu terlebih dahulu mengajukan izin ke Pemprov Jatim," tegasnya.

Untuk itu, kata Dewi, Pemprov Jatim akan melakukan evaluasi untuk menertibkan aktivitas penambangan atas izin sepihak oleh Bupati Lumajang. "Semua izin yang dikeluarkan oleh Pemkab Lumajang akan dievaluasi secara menyeluruh," pungkasnya.


(SAN)