KPU Kaji Produk Hukum Atas Putusan MK

Achmad Zulfikar Fazli    •    30 September 2015 11:57 WIB
pilkada serentak
KPU Kaji Produk Hukum Atas Putusan MK
Komisioner KPU Arief Budiman,--Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal calon tunggal. Namun, KPU masih mengkaji produk hukum atas putusan ini, agar memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakan pada Pilkada serentak 2015.

Komisioner KPU, Arief Budiman mengatakan, pihaknya masih mengkaji untuk memasukkan putusan ini ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Ini sedang kita kaji dari segi hukum. Cukup tidak kita buat satu PKPU saja untuk menindaklanjuti putusan MK," kata Arief di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).

(Baca: KPU Hati-hati Tanggapi Putusan Calon Tunggal Pilkada)

Menurut dia, ada dua pilihan yang tengah dihadapi KPU dalam menindaklanjuti putusan MK ini. Pertama, kata dia, dengan memasukkan putusan ini ke dalam satu PKPU. Kedua, merevisi PKPU yang telah dibuat dan memasukan pasal-pasal yang mengatur soal calon tunggal.

"Kita atur dalam aspek hukumnya apa bisa di satu PKPU, atau kita merevisi (PKPU) itu. Kalau revisi satu-satu, kita masukkan satu-satu pasal di PKPU itu. Kalau tidak, kita masukan semua dalam satu PKPU," jelas Arief.

(Baca: MK Putuskan Daerah dengan 1 Pasangan Calon Bisa Ikut Pilkada)

Dia mengatakan, banyak hal yang harus diubah, jika KPU memutuskan merevisi PKPU yang telah dikeluarkan. Pertama, PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang logistik, karena peraturan itu tidak mengatur soal calon tunggal.

"Karena design surat suaranya tidak kita keluarkan soal calon tunggal, jadi soal logistik (harus diupdate)," kata dia.

Kedua, PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang tahapan kampanye. Ketiga, PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan yang tidak mengatur soal calon tunggal. "Jadi harus kita revisi," tegas dia.

Terakhir, PKPU Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang tahapan jadwal pilkada juga akan direvisi, karena tidak mengatur soal keberadaan calon tunggal.


(MBM)