Pengacara Lino Bantah Beri Gratifikasi ke Menteri Rini

Wanda Indana    •    30 September 2015 13:41 WIB
pelindo
Pengacara Lino Bantah Beri Gratifikasi ke Menteri Rini
Fredrich Yunadi-----MI/Arya Manggala

Metrotvnews.com, Jakarta: Kuasa Hukum Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Richard Joost Lino, Fredrich Yunadi, membantah kliennya memberi gratifikasi berupa perabotan rumah kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Lino hanya meminjamkan perabotan rumah berupa sofa di rumah dinas Menteri BUMN.

Menurut Fredrich, rumah dinas tersebut digunakan Menteri Rini sebagai kantor persatuan istri-istri pejabat di Kementerian BUMN. "Saudara M telah tidak ngerti gratifikasi itu apa, gratifikasi memberikan sesuatu untuk pribadi, beliau (Lino) sudah katakan peminjaman furnitur. Kalau pinjam bukan gratifkasi, si M malah gembar-gembor korupsi anggaran perusahaan," Kata Fredric di kantornya di Jalan Melawai Raya, Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015).

Peminjaman perabotan dilakukan, kata dia, lantaran rumah dinas yang menjadi kantor dalam kondisi kosong. Lino berinisiatif meminjamkan perabotan untuk melengkapi perlengkapan kantor. Kata Fredrich, perabotan-perabotan yang dipinjamkan memiliki kode Pelindo II.

"Zaman Pak Dahlan tidak dipakai, rumah kosong tidak ada apa-apa. Inisiatif Pelindo meminjamkan Menteri BUMN, namanya meminjamkan apa termasuk gratifikasi? lihat ada kode milik pelindo. Jadi berita caci maki ke Pak Lino itu sudah memenuhi unsur 220 KUHP Pasal 27," tegas dia.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masinton melaporkan dugaan gratifikasi dari R.J. Lino kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Menurut Masinton, Lino memberikan gratifikasi berupa perabotan rumah yang terjadi pada Maret 2015. Dia mengaku, punya dokumen soal pemberian gratifikasi ini.

"Yang jelas dalam UU Tipikor, penyelengara negara, PNS, tidak boleh memberi atau menerima. Ini pemberinya jelas Dirut Pelindo, yang menerima jelas diberikan ke Menteri BUMN, sesuai dengan di dokumen ini," kata Masinton.


(TII)


Video /