KPK segera Tentukan Nasib Kasus Interpelasi Gubernur Sumut

Yogi Bayu Aji    •    01 Oktober 2015 10:44 WIB
kasus korupsi
KPK segera Tentukan Nasib Kasus Interpelasi Gubernur Sumut
Plt Pimpinan KPK Johan Budi--Antara/Rosa Pangabean

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menentukan nasib kasus pembatalan interpelasi Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di DPRD. Nantinya akan ditentukan apakah akan ada penyidikan atau tidak dalam pembatalan interpelasi yang diduga terindikasi suap.

"Rencananya mungkin minggu depan akan digelar eksposenya. Ini untuk kasus interpelasi ya. Adanya dugaan terjadi tindak pidana korupsi dalam interpelasi," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2015).

Menurut dia, sampai saat ini KPK masih dalam tahap penyelidikan kasus. Dia menerangkan lembaga antikorupsi itu sudah memeriksa puluhan saksi di tahap pengumpulan bahan dan keterangan. "Jadi memang kemarin kita sudah meminta keterangan lebih dari 50, baik itu anggota DPRD di periode sekarang maupun periode sebelumnya," jelas dia.

Mantan Deputi Pencegahan KPK itu enggan menjawab apakah KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Dia berharap publik bersabar. "Minggu depan (gelar perkaranya). Hari ini sih ada rapat," kilah dia.

Dugaan adanya penyelidikan interpelasi muncul dengan kehadiran Ketua DPRD Sumatera Utara Ajib Shah di Gedung KPK, Senin 7 September lalu. Padahal, nama dia tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan penyidikan perkara di KPK.

Politikus Partai Golkar itu enggan mengakui kedatangannya ke lembaga antikorupsi untuk diminta keterangannya. Dia mengaku diundang KPK hanya untuk mengobrol.

Namun, dia tidak menampik salah satu hal yang dibahas mengenai hak interpelasi DPRD terhadap Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. "(Bahas) macam-macam," kata Ajib saat itu.

KPK memang tengah mengembangkan kasus terkait Gatot dengan membuka penyelidikan baru. Penyelidikan itu terkait hak interpelasi yang diajukan oleh DPRD terhadap Gatot namun akhirnya batal dilaksanakan.

Pada 13 Agustus silam, lembaga antikorupsi menggeledah Kantor DPRD Sumut dalam kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUN Medan. Dari sana, KPK menyita dokumen interpelasi terhadap Gatot, daftar hadir dan risalah persidangan yang dilaksanakan DPRD Sumut.

Arus penggunaan hak interpelasi terhadap Gatot mengencang pada Maret lalu. Sebanyak 57 dari 100 anggota DPRD Sumut membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi di atas kertas bermaterai Rp6000.

Hak interpelasi ini terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Provinsi Sumut tahun 2013. Lalu hal ini berkaitan dugaan pelanggaran terhadap Kepmendagri No 900-3673 tahun 2014 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Sumut tentang P-APBD 2014 dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran P-APBD 2014 tanggal 16 September 2014.

Namun, pada rapat paripurna 20 April, DPRD menyepakati hak interpelasi batal digunakan. Dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir, 52 orang menolak penggunaan hak tersebut, 35 orang menyatakan persetujuan, dan satu bersikap abstain.

Ajib membantah bila hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas, batal digunakan karena ada bagi-bagi uang terhadap anggota DPRD. Pembatalan interpelasi, kata dia, adalah putusan bersama para wakil rakyat.

"Bagi-bagi apa? Itu kan hak masing-masing anggota. Kalau bicara interpelasi, hak masing-masing anggota. Boleh gunakan haknya boleh enggak," jelas Ajib.


(YDH)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

1 day Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /