Nasib TKI Singapura, Terpaksa Kerja di Luar Negeri dan Gajinya Dipotong

Hardiat Dani Satria, Mohammad Adam    •    01 Oktober 2015 21:19 WIB
nasib tki
Nasib TKI Singapura, Terpaksa Kerja di Luar Negeri dan Gajinya Dipotong
Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia tiba dari Singapura di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. (foto: Antara/Andika Betha)

Metrotvnews.com, Jakarta: Isu mengenai para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum bisa lepas dari kemalangan. Masalah TKI di luar negeri dari dulu sampai sekarang terus saja berlanjut. Pemerintah seolah tidak pernah mau belajar pada kasus-kasus sebelumnya, sehingga nasib para TKI pun masih memprihatinkan.

Apalah artinya sebutan "Pahlawan Devisa" bagi para TKI. Andai saja di dalam negeri lowongan pekerjaan begitu berlimpah, barangkali cerita tentang penderitaan TKI di luar negeri tidak akan ada.

Tentu berat bagi para TKI untuk memutuskan mencari nafkah ke luar negeri. Keputusan itu pastinya sudah melalui banyak pertimbangan. Bukan hal yang mudah mengambil langkah jauh dari keluarga dan hidup di negara asing. Sudah mencari penghidupan karena keterpaksaan, ternyata gaji pun dipotong.

Kasus pemotongan gaji ini terjadi kepada para TKI di Singapura. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengungkapkan nasib TKI di Negeri Singa memprihatikan lantaran gaji mereka dipangkas oleh agensi pengerah TKI atau yang resmi disebut sebagai Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) selama delapan bulan. Total biaya yang diambil oleh penyalur TKI itu sekitar SGD3.400-4.000.

"Ini perampokan," ujar Irma di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemenaker) diminta untuk tidak berdiam diri terhadap kasus pemotongan gaji TKI tersebut. Jika masalah ini tidak ditangani, maka pemerintah telah melakukan pembiaran‎.

Pemerintah pun didesak untuk melakukan pengusutan dalam kasus yang merugikan para TKI tersebut. Apalagi, mengingat bahwa sektor ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan dan mempertanggungjawabkannya.

Kasus pemotongan gaji TKW di Singapura diduga adalah kesalahan PPTKIS. Untuk menyalurkan TKI, PPTKIS harus memiliki mitra kerja sama dengan agensi lokal di negara tujuan. PPTKIS bersama agensi lokal terlibat dalam penyusunan kontrak kerja TKI dan majikan.

Sebenarnya, PPTKIS dan agensi lokal sudah mendapat keuntungan dari majikan dan pekerja melalui biaya penempatan. Namun, PPTKIS dan agensi penyalur TKI di Singapura masih mengambil pendapatan 10 persen dari memangkas gaji TKI di luar struktur biaya (cost structure) yang ditentukan oleh pemerintah.

Kasus pemotongan gaji TKI kerap terjadi di negara Asia Pasifik, termasuk Singapura. Penyebabnya, biaya penempatan yang terlalu tinggi. Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Bobi Anwar, menjelaskan bahwa untuk negara Asia Pasifik biaya penempatan dibebankan ke pengguna (majikan) sebesar 55 persen sedangkan pekerja 45 persen.

Menurut Boni, semakin besar biaya penempatan di suatu negara pengguna TKA, maka semakin rentan pemotongan gaji pekerja. Kasus pemotongan gaji TKI di Arab Saudi tidak ada, karena di sana biaya penempatan sepenuhnya ditanggung pengguna.

Berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura, ada komponen-komponen biaya yang harus ditanggung majikan Singapura selama menggunakan jasa TKI.

Regulasi itu mengatur biaya yang ditanggung majikan Singapura sebesar Rp15 juta untuk pekerja asal Jawa dan Rp16,23 juta untuk pekerja luar Jawa. Ada juga delapan komponen biaya yang harus ditanggung TKI selama bekerja selama di Singapura. Jika dihitung, biaya yang ditanggung TKI selama bekerja di Singapura selama masa satu kali penempatan (dua tahun) totalnya berjumlah Rp12,3 juta.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mengakui bahwa ada sejumlah perusahaan penyalur atau Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang membebani TKI dengan biaya-biaya tambahan di luar struktur biaya yang telah ditetapkan pemerintah. Akibatnya, beban yang harus ditanggung TKI kian membengkak alias overcharging, khususnya untuk penempatan TKI di Singapura.

Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro, menjelaskan bahwa kejadian overcharging itu difasilitasi juga oleh lembaga keuangan pelaksana pembiayaan penempatan TKI, baik yang berbentuk perbankan berupa bank perkreditan rakyat (BPR) maupun koperasi. Lembaga keuangan perbankan maupun koperasi melakukan praktik penjualan blangko pembiayaan penempatan untuk BNP2TKI seolah-olah TKI atau PTKIS telah memperoleh fasilitas pembiayaan.

"TKI itu ketika mau berangkat itu membuat suatu perjanjian akad kredit, dengan lembaga keuangan yang difasilitasi oleh PPTKIS. Jadi itu perjanjian antara TKI dengan lembaga keuangan itu," kata Agusdin kepada metrotvnews.com, Selasa (22/9/2015).

Inilah pangkal terjadinya pemerasan terhadap TKI di Singapura. Ada dua modus yang dilakukan secara berjamaah oleh pihak lembaga keuangan, PPTKIS, dan agensi di Singapura untuk kepentingan mengambil keuntungan berlebih dari TKI.

Pertama, lembaga keuangan melakukan proses administrasi pembiayaan penempatan TKI sesuai aturan yang ditetapkan oleh BNP2TKI. Akan tetapi, agensi penyalur melakukan penambahan pinjaman kepada TKI. Sehingga jadi punya kewajiban membayar cicilan dari gaji, di mana besaran cicilan itu melebihi nilai yang sudah ditetapkan BNP2TKI.

Kedua, lembaga keuangan menjual blangko atau formulir pembiayaan penempatan kepada PPTKIS dan agensi di Singapura sebagai salah satu persyaratan dalam pembekalan akhir sebelum pemberangkatan di BNP2TKI. Namun, setelah TKI sampai di Singapura, TKI disiapkan formulir pembiayaan yang sesungguhnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan BNP2TKI.

Maka, proses penempatan TKI ke Singapura menjadi semakin tidak sehat, karena seluruh biaya penempatan menjadi tanggungan TKI dalam bentuk utang kepada para agensi. Utang itu akan dilunasi dengan cara diangsur, gaji yang dibayarkan majikan kepada TKI itu dipotong tiap bulan oleh agensi.

Rata-rata para TKI di Singapura meminjam itu sekitar SGD 1.300 hingga SGD1.600. Maka, selama delapan bulan dia harus mengembalikan pinjaman itu lebih dari SGD200.

"Pinjaman ini yang memangkas gaji TKI tiap bulan," kata Agusdin.

Memang, Agusdin menambahkan, ada agensi-agensi di Singapura yang memanfaatkan ketidaktahuan TKI untuk menambah potongan-potongan gaji TKI. Ada peraturan di singapura bahwa agensi itu boleh mengambil dua bulan gaji TKI.

Namun, ternyata skema pinjaman disusun koperasi-koperasi semacam ini bisa menyebabkan dalam satu tahun TKI tidak menikmati gajinya sama sekali. Apalagi, fee sponsor yang mencapai Rp12 juta per TKI pun turut menjadi beban TKI. Alhasil, dengan terjadinya overcharging kepada TKI, setidaknya selama delapan bulan TKI hanya menerima gaji yang sangat minim.

Agusdin menjelaskan, dengan gaji SGD500 sebulan, atau setara Rp5 juta per bulan, dalam dua tahun kan seharusnya TKI menerima 12.000 dolar Singapura (Rp123 juta). Tapi karena harus menyicil pelunasan kredit sebesar SGD450, maka selama delapan bulan TKI di sana hanya menerima gaji sebesar SGD50 dolar Singapura (Rp514 ribu).

Artinya, perolehan TKI selama dua tahun bekerja di Singapura menjadi hanya 8.400 dolar Singapura (Rp86 juta). Karena para agensi mengambil 3.600 dolar Singapura (Rp37 juta) dari gaji TKI untuk pembayaran utang.

Pemerintah akan akan melakukan penindakan terhadap TKI ataupun agensi yang memotong lebih dari skema kredit yang telah ditentukan.

Sekarang, kata Agusdin, dengan adanya keputusan pemerintah untuk memberikan fasilitas semacam kredit usaha rakyat (KUR) kepada para TKI. "Nanti mudah mudahan praktik pinjaman utang koperasi kepada TKI ini akan berkurang," kata Agusdin.

Karena, sekarang pemerintah tengah menyiapkan anggaran anggaran sekitar Rp1 triliun untuk disalurkan kepada TKI yang mengambil pinjaman KUR dengan bunga yang cukup rendah. Bunga yang menjadi tanggungan TKI hanya 12 persen, selebihnya itu disubsidi pemerintah. Dengan seperti itu, maka pinjaman ini akan bersaing dengan pola kredit yang lama, bahkan diharapkan ini bisa menghentikan pola kredit yang lama.

"Jadi, kami akan menggunakan pola kredit yang baru, dijamin oleh pemerintah melalui skema KUR TKI," kata Agusdin.

Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa TKI (Apjati) Ayub Basalamah, menyatakan bahwa pemerintah memang sudah saatnya membuat kebijakan yang dapat menghentikan penderitaan TKI dari beban tanggungan utang.

"Saya apresiasi langkah langkah BNP2TKI yang secara tegas menyampaikan bahwa mereka akan mencoba penempatan di Asia Pasifik ini menjadi zero cost. Zero cost itu TKI tidak dibebankan biaya. Biaya dibebankan kepada pengguna dan majikan," kata Ayub kepada metrotvnews.com, Rabu (23/9/2015).

Ia menambahkan, logika mana yang bisa terima pendapat bahwa TKI berangkat ke luar negri itu harus punya utang? Keluar dari rumah itu mereka sudah punya utang. Anehnya lagi, utang ini tidak kepada bank yang tersedia dari pemerintah. "Mereka harus utang kepada koperasi, TKI punya duit pun tidak bisa berangkat, harus utang. Ini kan lucu. Kemenaker harus segera membuat kebijakan baru, karena TKI terus dililit utang," papar Ayub.

Apjati pun meminta kepada Menteri Tenaga Kerja agar segera mungkin bisa menghapuskan semua biaya yang dibebankan kepada TKI.

Temuan Apjati, ada 60 TKI di Singapura yang gajinya dipotong SGD3.000 selama delapan bulan. Jadi, para TKI setiap bulan hanya menerima gaji SGD20 (sekitar Rp200.000). "Sebagian besar gaji TKI selama delapan bulan dimakan oleh koperasi-koperasi dan para agensi yang nakal itu. Harus ada punishment dari pemerintah kepada PPTKIS nakal ini, segera ambil langkah tegas, jangan dibiarkan. Sudah waktunya kita berpihak kepada TKI," kata Ayub.

TKI di singapura, ia melanjutkan, kalau perlu zero cost. Kalaupun memang harus ada beban, itu cuma potong satu kali gaji besarannya SGD100 dan itupun harus kredit lewat bank, jangan lewat koperasi. Karena, itu solusi untuk memerdekakan TKI dari utang.

"Saya berharap langkah Kepala BNP2TKI ini didukung oleh Menaker, kalau perlu Presiden juga mendukung langkah ini. Karena ini langkah positif buat TKI kita," kata Ayub.

Menurut Ayub, peraturan yang membolehkan agensi memotong gaji TKI maksimum selama dua bulan sudah sangat longgar untuk memberi keuntungan bagi pihak penyalur.

"Cukuplah sebulan potong SGD500, masa kurang? Perusahaan untung SGD500 (Rp5 juta) per TKI. Kalau dia memberangkatkan satu bulan 100 TKI kan sudah dapat Rp500 juta. Kalau itu masih kurang, ya ini namanya tamak," kata Ayub.

Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini harus membuat terobosan untuk menghapuskan semua beban yang ditanggung oleh TKI. Pemerintah harus menghentikan penindasan TKI oleh para calo.

Jika ada alasan bahwa kondisi ini tercipta karena aturan di negara setempat, kata Ayub, itu tidak benar. Ini bisnis jasa. Baik pengguna maupun pemberi jasa tersebut sama-sama dalam posisi yang saling membutuhkan. Karena itu, seyogianya hubungan di antara keduanya bisa saling menguntungkan. Bukannya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

"Mereka (Singapura) butuh kita kok. Zero cost ini kuncinya di negosiasi. Buktinya Malaysia saya sudah bisa buat zero cost. Negara yang zero cost baru Malaysia dan ini tinggal disosialisasikan," kata Ayub.

Tapi negara lain seperti Singapura, Hong kong, dan Taiwan belum zero cost.

Antar asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja baik yang ada di Malaysia maupun di Indonesia sudah sama-sama setuju untuk meniadakan tanggungan bagi TKI. Tinggal mendorong kebijakan pemerintah kedua negara untuk mengimplementasikannya.

Oleh karena itu, Ayub berharap pemerintah tidak memberi ampunan ataupun kelonggaran lagi kepada para PPTKIS yang nakal yang berprilaku seperti mafia ini.

"Satu TKI itu biaya administrasinya Rp1,8 juta. Kalu di Asia Pasifik sebulan ada 23 ribu orang TKI, itu sudah Rp36 miliar uang beredar. Makanya susah membasmi (mafia) ini," kata Ayub.
 


(ADM)


Prediksi Indonesia vs Timor Leste: Harusnya Menang Mudah
Piala AFF 2018

Prediksi Indonesia vs Timor Leste: Harusnya Menang Mudah

1 hour Ago

Kekalahan 1-0 atas Singapura pada laga pertama cukup menjadi pecut bagi Hansamu Yama cs untuk b…

BERITA LAINNYA
Video /