Begini Cara Kerja DPR yang Gemar Menunda Rapat

Suci Sedya Utami    •    06 Oktober 2015 08:30 WIB
dpr
Begini Cara Kerja DPR yang Gemar Menunda Rapat
Ilustrasi ruang sidang DPR. (FOTO: MI/SUSANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah dengan pokok pembahasan pembiayaan utang dan nonutang kembali ditunda hingga Rabu, 7 Oktober.

Rapat yang seharusnya diagendakan Senin (5/10/2015) pukul 10.00 WIB harus ditunda hingga pukul 19.00 WIB karena sedikitnya anggota DPR yang hadir, terlebih tak ada pimpinan rapat yang memasuki ruang rapat Badan Anggaran DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Setelah waktu menunjukkan pukul 19.00 WIB lewat, dan ruang rapat telah dipenuhi anggota dewan dan juga jajaran dari pemerintah serta direksi BUMN, Wakil Ketua Banggar Said Abdullah selaku pimpinan sidang akhirnya membuka rapat. Said pun memberi kesempatan kepada koordinator Panja Pemerintah yakni Plt Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara untuk berbicara.

Namun, belum sempat berbicara banyak, DPR memotong pembicaraan Suahasil, kali ini giliran Anggota Banggar Fraksi Golkar Dewi Asmara yang meminta Pemerintah untuk memperkenalkan jajaran direksi BUMN yang dibawa dalam rapat tersebut. Maklum saja, pembahasan pembiayaan non utang memang berhubungan dengan adanya pembicaraan mengenai penyertaan modal negara (PMN) ke perusahaan-perusahaan BUMN.

Atas permintaan tersebut, Suahasil dibantu oleh Sekretaris Menteri BUMN, Imam A Putro memperkenalkan satu persatu direksi BUMN yang diusulkan menerima PMN. Di tengah-tengah perkenalan, pimpinan sidang menanyakan kenapa yang diperkenalkan bukan Direktur Utama perusahaan. "Dirutnya mana?" tanya Said.

Anggota Banggar Fraksi Golkar lainnya Markus Nari menimpali, Pemerintah tidak usah memperkenalkan direksi yang jabatannya bukanlah Direktur Utama. "Kalau enggak ada Dirutnya, enggak usah diperkenalkan," sambung Markus.

Pantauan Metrotvnews.com, sebagian Direktur Utama BUMN memang sedang menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI dengan pembahasan PMN, sehingga tidak bisa memenuhi panggilan di Banggar.

Mengetahui hal tersebut, Said kemudian menanyakan pada anggota Banggar lainnya apakah rapat dengan pembahasan PMN ini bisa dilanjutkan tanpa adanya Direktur Utama. Pasalnya yang harus memberi tanggapan yakni Direktur Utama jika nanti DPR meminta penjelasan. Apalagi, pembahasan PMN di Komisi VI pun belum sepenuhnya selesai.

Atas kesepakatan seluruh anggota Bangar, pimpinan sidang pun mengambil keputusan untuk menunda rapat sambil mengumpulkan semua Direktur Utama agar bisa hadir dan juga menunggu pembahasan di Komisi VI malam ini yang juga ditunda pembahasannya pukul 10.00 WIB, Selasa, 6 Oktober 2015.

"Saya skors rapat ini, kami sediakan waktu satu hari (Rabu) mulai pukul 10.00 WIB," putus Said sambil memukul palu sidang.

DPR tidak bisa menolerir kekurangan Pemerintah. Padahal, di agenda rapat yang dijadwalkan pagi hari dan banyak anggota dewan mangkir sehingga membuat rapat tersebut memakan waktu lama, namun tak ada yang protes dengan 'ngaretnya' DPR. DPR harusnya berkaca dengan kondisi serupa yang pernah terjadi.

Februari Lalu, Banggar DPR memprotes Direksi BUMN penerima usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang tak dapat hadir dalam rapat kerja bersama Panja A Badan Anggaran DPR RI, Selasa, 3 Februari 2015, malam. Pasalnya, ada sekitar 10 dari 35 Direktur Utama perusahaan BUMN yang diwakilkan oleh jajarannya dengan alasan yang bersangkutan sedang dalam kondisi sakit.

Beberapa Anggota Banggar malah meminta surat keterangan dari dokter. Misalnya saja Eko Wijaya dari Fraksi Partai Demokrat. "Kami mohon bagi Pak Dirut untuk yang sakit melengkapi administrasinya (surat dokter)," kata Eko, dengan raut wajah kesal.

Begitu juga dengan Ahmad Najib Qodratullah dari Fraksi PAN yang mengatakan rapat kali ini penting, di mana seharusnya Direktur Utama wajib hadir karena harus memaparkan. "Ini rapat tidak main-main, kenapa beralasan sakit semula," sahutnya.

Senada, Jamaluddin Jafar dari Fraksi PAN selaku pimpinan sidang juga menekankan seharusnya Direktur Utama tidak bisa diwakilkan oleh bawahannya, karena dalam rapat ini ada persetujuan yang diputuskan oleh Direktur Utama.

"Mau uang enggak ini perusahaannya," kesalnya.

Sejujurnya, anggota DPR pun sering kali banyak yang tak hadir dalam rapat, Pemerintah pun harus menunggu hingga alat kelengkapan dewan hadir. Padahal, Pemerintah memiliki pekerjaan lain yang menanti untuk ditangani daripada hanya sekadar menunggu anggota dewan kumpul.


(AHL)

Pique Berharap Jumpa City di Liga Champions
Liga Champions 2017--2018

Pique Berharap Jumpa City di Liga Champions

4 hours Ago

Bek Barcelona Gerard Pique berharap timnya bisa bertemu Manchester City di Liga Champions musim…

BERITA LAINNYA
Video /