Revisi UU KPK

Indriyanto: DPR Sebaiknya Pikirkan Perlu-Tidak KPK di Bumi Ini

Yogi Bayu Aji    •    07 Oktober 2015 12:05 WIB
revisi uu kpk
Indriyanto: DPR Sebaiknya Pikirkan Perlu-Tidak KPK di Bumi Ini
Indriyanto Seno Adji (depan). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menyayangkan keinginan DPR mendorong revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebab, revisi ini mengancam keberadaan lembaga antikorupsi.

"Kalau DPR memang bersikukuh untuk melakukan revisi yang berakibat pengamputasian eksistensi KPK, maka sebaiknya dipikirkan saja perlu tidaknya kelembagaan KPK di bumi tercinta ini," kata Indriyanto dalam pesan singkat, Rabu (7/10/2015).

Menurut dia, revisi UU KPK bergantung dengan pembahasan perbaikan regulasi lain agar tidak tumpang tindih. Dia menilai revisi UU KPK harus terlebih dahulu diharmonisasikan dengan revisi UU Tidak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Asset Recovery.

"Misal saja, dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP, bahkan RUU Tipikor, diatur tentang penyadapan baik substansi ketentuan maupun tata caranya," ucap ahli Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana itu.

Saat ini, DPR sedang menggodok draft revisi Undang-Undang KPK. Namun, dalam beberapa pasal rancangan aturan tersebut terdapat hal-hal yang dianggap menimbulkan kontroversi.

Pasal 4, contohnya, mencantumkan tujuan pembentukan KPK untuk mencegah korupsi. Selanjutnya di Pasal 5, DPR menyatakan KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun semenjak UU baru disahkan.

Di samping itu, KPK juga hanya bisa mengusut kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara minimal Rp50 miliar. Hal itu tercantum dalam Pasal 13 draft revisi UU KPK yang berbunyi:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi.

a. Melibatkan penyelenggara negara, dan orang lain yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)."


(TII)

Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Liga Champions 2017--2018
Undian Babak 16 Besar Liga Champions 2017--2018

Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar Liga Champions 2017--2018

1 hour Ago

Laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions akan digelar pada 13-14 dan 20-21 Februari 2018.…

BERITA LAINNYA
Video /