Pasal-Pasal yang Dianggap Bisa 'Mematikan' KPK

Krisiandi    •    07 Oktober 2015 12:52 WIB
revisi uu kpk
Pasal-Pasal yang Dianggap Bisa 'Mematikan' KPK
KPK. Foto: Susanto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direvisi. Draf revisi sudah berada di tangan beberapa anggota Badan Legislatif DPR untuk dipelajari. Sejumlah pasal dianggap banyak pihak bisa membuat KPK tak bergigi. 

Berikut beberapa pasal yang dianggap bisa melemahkan KPK;

Draf revisi: --Pasal 4
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan daya hasil guna terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Di UU KPK: --Pasal 4 
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Draf revisi: --Pasal 5 
Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. 

Di UU KPK: Tidak ada masa waktu. 

Draf revisi: --Pasal 13
huruf b: KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tidak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp50 miliar.
 
huruf c: Dalam hal KPK telah melakukan penyidikan di mana ditemukan kerugian denan dengan nilai di bawah Rp50 miliar, maka wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan kepada kepolisian dan kejaksaaan paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.

Di UU KPK: --Pasal 11
huruf c: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Draf Revisi: --Pasal 14 
Ayat (1) huruf a: KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan izin dari ketua pengadilan negeri. 

Di UU KPK: --Pasal 12
Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

Huruf (a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;

Draf Revisi: --Pasal 22
Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

a. Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 anggota komisioner KPK

b. Dewan Eksekutif yang terdiri dari 4 anggota

c. Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas

Menurut Pasal 23 ayat (6), dewan eksekutif diangkat dan diberhentikan Presiden. Dan menurut Pasal 24, Dewan Eksekutif berfungsi menjalankan pelaksanaan tugas sehari-hari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan melaporkannya kepada Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Di UU KPK: --Pasal 21
Ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana
tugas. 


Draf Revisi: --Pasal 39
Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan penggunaan wewenangnya KPK, maka dibentuk Dewan Kehormatan.

(2) Dewan kehormatan diberi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan dugaan terjadinya pelanggaran penggunaan wewenang yang tidak memenuhi standar penggunaan wewenang yang telah ditetapkan dan menjatuhkan sanksi administrasi dalam bentuk teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian dari pegawai KPK dan pelaporan tindak pidana yang dilakukan komisioner KPK.

(3) Dewan Kehormatan bersifat ad hoc yang terdiri dari 9 anggota, yaitu 3 unsur dari pemerintah, 3 unsur aparat penegak hukum, dan 3 orang unsur masyarakat.

Di UU KPK: Tak diatur Dewan Kehormatan.

Draf Revisi:--Pasal 42
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi setelah diketahui tindak pidana korupsi yang sedang ditanganinya tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan sebagaimana diatur pada Pasal 109 ayat (2) KUHP. 

Di UU KPK: Tak diatur SP3

Draf Revisi: --Pasal 53
Ayat (1) Penuntut adalah jaksa yang berada di bawah lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

Di UU KPK: Pasal 6
Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas:
huruf (c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 


Dilihat dari perbandingan ini, di Pasal 53, artinya KPK tak lagi punya kewenangan penuntutan. Sementara di UU KPK, komisi antikorupsi tersebut memiliki penuntut dan berwenang menjalankan fungsi penuntutan.  


(KRI)

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%
Jelang Chelsea vs Barcelona

Hadapi Barcelona, Chelsea Harus Tampil 120%

10 hours Ago

Pelatih Chelsea Antonio Conte tidak memungkiri bahwa laga melawan Barcelona akan jadi laga yang…

BERITA LAINNYA
Video /