Presiden Jokowi Didesak Ambil Sikap dalam Pelemahan KPK

Amaluddin    •    09 Oktober 2015 13:52 WIB
revisi uu kpk
Presiden Jokowi Didesak Ambil Sikap dalam Pelemahan KPK
Foto: Plt Ketua KPK Taufiqurachman Ruki (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Zulkarnain (kedua kanan), Plt Wakil Ketua Johan Budi (kiri) dan Indriyanto Seno Adji (kanan) menyampaikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2015). KPK menolak rev

Metrotvnews.com, Surabaya: Jaringan Antikorupsi Jawa Timur mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyikapi upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Massa menilai revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di tangan DPR dan kriminalisasi komisioner KPK merupakan upaya melemahkan KPK.

Jaringan Antikorupsi Jawa Timur yang terdiri dari Malang Corruption Watch, KontraS Surabaya, LBH Surabaya, Parliament Watch, Jaringan Kyai Pesantren, dan Jaringan Akademisi, itu menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka menolak draf revisi Undang Undang KPK yang diusulkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 oleh DPR karena dinilai semakin melemahkan kinerja lembaga antirasuah itu.

"Bila hal itu tidak dilakukan, maka akan terjadi preseden buruk bagi dunia penegakan hukum di Indonesia," kata Koordinator Badan Pekerja Jaringan Antikorupsi Jawa Timur, Zainuddin, di Surabaya, Jumat (9/10/2015).

Jaringan Antikorupsi Jatim menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Jokowi mengimbau penegak hukum menghentikan kasus yang menimpa Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto lantaran dinilai tidak cukup bukti.

"Kami juga tegas menolak revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," kata dia.

Zainuddin menilai, revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu justru melemahkan KPK. Sejumlah pasal dianggap banyak mengamputasi KPK. Di antaranya KPK hanya bisa mengungkap kasus korupsi dengan nilai Rp50 miliar.

"Revisi UU KPK akan mengamputasi KPK. Misalnya adanya poin pelarangan penyadapan dan meminta izin terhadap instansi terkait," ujar dia.

Banyak pula yang menilai revisi  Undang Undang yang akan dilakukan DPR itu merupakan politik balas dendam. "Tujuannya adalah pembubaran KPK yaitu dengan adanya klausul tentang masa pembubaran KPK setelah 12 tahun," imbuh dia.

Berikut tuntutan Jaringan Antikorupsi Jawa Timur kepada Presiden Joko Widodo:

1. Presiden untuk memimpin agenda pemberantasan korupsi sekaligus menjaga KPK dari upaya pelemahan yang dilakukan oleh pihak-pihak prokoruptor.

2. Presiden agar jeli dan teliti melihat kasus yang disangkakan kepada komisioner KPK, pegawai KPK, dan pegiat sosial antikorupsi.

3. Kejaksaan Agung agar melakukan ekspos perkara khusus untuk melihat proses penanganan kasus yang disangkakan kepada Bambang Widjojanto dengan melibatkan pihak-pihak terkait (Komnas HAM, Ombudsman RI, DPN Peradi, Akademisi, Polri, dan perwakilan masyarakat).

4. Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk menerbitkan SKPP (surat ketetapan penghentian penuntutan) terhadap kasus yang menjerat Bambang Widjojanto.

5. Komisi kejaksaan untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap proses penanganan perkara ini oleh Kejaksaan Agung.


(TTD)


Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam
Leg I Final Piala AFF 2018

Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam

4 hours Ago

Malaysia terhindar dari kekalahan atas Vietnam pada leg pertama babak final Piala AFF 2018, Sel…

BERITA LAINNYA
Video /