Ini Pokok-Pokok Usulan dalam RUU Perbankan

Ade Hapsari Lestarini    •    10 Oktober 2015 14:49 WIB
ruu bi
Ini Pokok-Pokok Usulan dalam RUU Perbankan
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR sedang menyiapkan penyusunan draf RUU Perbankan secara maraton, di mana nantinya akan merevisi UU Perbankan yang saat ini berjalan.

Fraksi Partai Golkar mempunyai beberapa konsep awal sebagai dasar pemikiran yang akan dimasukkan pada RUU Perbankan tersebut. Tujuan dari konsep ini adalah bagaimana memperkuat industri perbankan nasional supaya bisa menjadi alat pendukung pembangunan nasional dan membawa manfaat bagi pengusaha  nasional sehingga kepentingan nasional tetap terjaga dengan baik.

"Karena saat ini perbankan nasional berpraktek dengan sangat liberal dimana kepemilikannya juga dikuasai oleh asing sementara resikonya menjadi risiko regulator dan pemerintah dan negara," ungkap Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, M. Misbakhun, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).

Oleh karena itu, perlu adanya desain ulang atas arsitektur industri perbankan nasional dengan adanya revisi RUU Perbankan ini. Adapun beberapa  konsep awal itu adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan saham pada unit usaha bank akan diatur dan dibatasi hanya pada angka maksimum 20 persen baik itu oleh kepemilikan pengusaha nasional atau oleh asing.

"Pengaturan ini perlu mengingat risiko dunia perbankan yang makin besar pada skala saat ini apabila terjadi situasi yang tidak dikehendaki dan semua risiko akan menjadi risiko yang ditanggung negara," katanya.

2. Market share aset bank asing dan bank-bank yang dimiliki oleh asing dibatasi maksimum 30 persen dari total aset industri perbankan nasional. Aturan ini untuk menghindari dikuasainya aset penting nasional oleh bank asing dan bank yang dikuasai asing.

3. Bank hanya boleh memiliki anak perusahaan dibidang keuangan maksimum dua anak perusahaan sehingga risikonya lebih terukur untuk holding company. Kantor cabang bank asing di Indonesia harus menjadi subsidiary company yang berbadan hukum Indonesia.

"Usulan tersebut demi tercapainya demokrasi ekonomi Indonesia dan keadilan ekonomi untuk membuka partisipasi yang lebih luas bagi semua lapisan rakyat Indonesia dan jangan sampai satu orang atau kelompok menguasai modal yang sangat besar," pungkas dia.


(AHL)

Jumpa Barcelona, Hargreaves Kasihan dengan Fan Chelsea
Jelang Chelsea vs Barcelona

Jumpa Barcelona, Hargreaves Kasihan dengan Fan Chelsea

6 hours Ago

Chelsea ditakdirkan bersua Barcelona pada babak 16 besar Liga Champions 2017 -- 2018. Mantan pe…

BERITA LAINNYA
Video /