Menko Rizal: Perpanjangan Kontrak Freeport Tidak Sah

Achmad Zulfikar Fazli    •    12 Oktober 2015 14:34 WIB
freeportkemenko maritim ads
Menko Rizal: Perpanjangan Kontrak Freeport Tidak Sah
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Perpanjangan kontrak antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai tidak sah. Sebab, kontrak perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini baru akan berakhir pada 2021.

Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan sesuai dengan peraturan pembahasan perpanjangan kontrak antara Freeport dan pemerintah maka hal tersebut baru dapat dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir yakni 2019.

"Perpanjangan itu belum dan tidak sah. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah yang masih berlaku, perpanjangan kontrak Freeport hanya bisa dilakukan dua tahun menjelang kontrak berakhir. Kontrak itu kan berakhir 2021," kata Rizal, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Lagi pula, lanjut dia, keputusan perpanjangan kontrak tersebut belum tepat, lantaran masih banyak masalah yang belum terselesaikan oleh perusahaan tambang tersebut. "Ini pejabat yang sok-sok memperpanjang kontrak ini kebelinger. Kenapa? Karena masih banyak hal Freeport yang engga dipenuhi," terang dia.

Masalah tersebut, sambung dia, mengenai besaran royalty yang diberikan Freeport kepada Indonesia. Sebab, royalty yang diberikan Freeport selama ini sangat minim, tak sampai tujuh persen. Padahal, di negara-negara lain, perusahaan memberikan royalty sebesar enam persen sampai tujuh persen kepada negara.

"Selama dari 1967-2014 hanya membayar royalty satu persen. Padahal negara lain bayar kewajibannya enam persen sampai tujuh persen. Memang sebelum pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) berakhir mereka setuju menaikan 3,5 persen. Tapi itu belum cukup menurut kami. Freeport harus bayar enam sampai tujuh persen untuk royalty," jelas dia.

Menurut dia, selama ini telah terjadi korupsi, kolusi dan nepotime (KKN) dalam pengurusan Freeport ini. Sehingga, kenaikan royalty kepada pemerintah sangat lamban. "Kenapa bisa segitu lamanya? Dari 1967 sampai 2014, hanya bayar satu persen? Mohon maaf terjadi KKN pada saat perpanjangan kontrak pada 1980-an. Kami tidak mau ini terulang lagi," tegas dia.

Selain itu, Freeport juga tidak bertanggung jawab terhadap limbah beracun yang dikeluarkannya. Apalagi, limbah tersebut sangat membahayakan masyarakat di sekitar Sungai Amungme, Papua. "Freeport terlalu greedy, terlalu untung besar-besaran padahal ada tambang lain di Sulawesi, yang memproses limbahnya. Sehingga, tidak membahayakan lingungan," tuturnya.

Terakhir, Rizal menganggap Freeport selama ini tidak konsisten dalam melakukan divestasi. Padahal, Freeport memiliki kewajiban memiliki program divestasi, yang artinya Freeport mesti menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia atau anak perusahaan di Indonesia.

"Jadi kami lihat Freeport seenak-enaknya saja. Kalau ada menteri yang mengatakan sudah disetujui perpanjangan kontraknya, itu melawan hukum," pungkas dia.

Sebelumnya, Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi perusahaan asal Amerika Serikat itu. Besarnya investasi PTFI dan komitmen yang telah dan sedang berlangsung, memberikan manfaat bagi Indonesia, sehingga menjadi sebuah pertimbangan kesepakatan ini, termasuk meningkatnya nilai royalti, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi dan konten lokal.

Freeport pun telah diyakinkan bahwa pemerintah akan menyetujui perpanjangan operasi pasca 2021 termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada Kontrak Karya.

Presiden Direktur Freeport McMoRan Inc James R. Moffett menyatakan dirinya senang setelah mendapat jaminan kepastian hukum dan fiskal pemerintah. Dengan begitu, Freeport dapat melanjutkan investasi jangka panjang demi memajukan ekonomi Indonesia.

"Kami sangat senang dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari Pemerintah Indonesia. Kami berharap melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang kami untuk memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua," kata James seperti dikutip dalam laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Sabtu 10 Oktober.


(ABD)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

2 days Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /