RUU Nelayan Lebih Penting Ketimbang Revisi UU KPK

   •    13 Oktober 2015 13:51 WIB
kelautan dan perikanan
RUU Nelayan Lebih Penting Ketimbang Revisi UU KPK
illustrasi. ANT/Zabur Karuru

Metrotvnews,com, Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan agar Presiden Jokowi memprioritaskan pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dibanding revisi UU KPK.

"Presiden Jokowi diharapkan dahulukan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam ketimbang revisi UU KPK," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, sebagaimana dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Menurut Abdul Halim, maraknya tindak pidana korupsi, termasuk di sektor kelautan membutuhkan upaya ekstra untuk memberantasnya dan dapat dilakukan bila Presiden Jokowi segera mengeluarkan Surat Presiden untuk dimulainya pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam antara pemerintah dengan DPR RI.

Sebagaimana diketahui, DPR-RI telah memiliki draf final RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Di dalam draf tertanggal 27 Agustus 2015, skema perlindungan dan pemberdayaan didasarkan kepada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing subyek hukum, yakni nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

"Saat ini RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam status pembahasan tingkat pertama antara pemerintahdengan DPR RI. Pembahasan ini bisa dimulai jika Presiden Jokowi memberikan surat," tuturnya.

Namun sayangnya, ujar dia, sampai dengan paruh kedua bulan Oktober 2015, Surat Presiden yang ditunggu oleh DPR RI tak kunjung ada. Padahal, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam merupakan perangkat aturan yang bisa mengatasi tumpang tindih beragam regulasi di sektor kelautan dan perikanan.

"RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengeliminasi tumpang-tindihnya kebijakan di bidang kelautan dan perikanan," ucapnya.

Menurut dia, tumpang tindih regulasi kerap terjadi dan mengancam hajat hidup masyarakat pesisir lintas profesi, seperti perlindungan terhadap wilayah tangkap nelayan dan lahan budidaya atau tambak garam.
Sekjen Kiara menginginkan agar sisa waktu tiga bulan terakhir pada tahun 2015 ini harus sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU tersebut.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, Republik Indonesia harus bijak dalam mengelola sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan apalagi mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh berbagai
daerah di Tanah Air.

Apalagi, menurut Zulkifli, selain potensi ikan, keindahan alam laut Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Ketua MPR mengungkapkan, beberapa daerah di Tanah Air yang memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan, antara lain Raja Ampat (Papua Barat), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), serta Nusa Penida (Bali).



(SAW)

Cancelo Segera Berseragam Inter Milan
Inter Milan 2017--2018

Cancelo Segera Berseragam Inter Milan

4 hours Ago

Joao Cancelo akan segera menandatangani kontrak bersama Inter Milan. Itu terjadi setelah dia lo…

BERITA LAINNYA
Video /