6 Perusahaan Hulu Tekstil Keluhkan Masalah Impor Ilegal

Dian Ihsan Siregar    •    13 Oktober 2015 15:10 WIB
tekstil
6 Perusahaan Hulu Tekstil Keluhkan Masalah Impor Ilegal
Ilustrasi industri tekstil di Majalengka. FOTO. ANTARA/Rezza Estily

Metrotvnews.com, Jakarta: Upaya pemerintah untuk merangkul dunia usaha guna mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu, mulai direspons aktif oleh para pelaku usaha. Hal ini ditandai dengan kehadiran enam perusahaan di sektor hulu industri tekstil yang mengeluhkan masalah impor ilegal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaikan bahwa akibat permasalahan impor ilegal yang terjadi di enam perusahaan yang terletak di Karawang, Tangerang dan Jawa Barat ini, kurang lebih 945 tenaga kerja terancam dirumahkan sementara.

"Ini akan menjadi prioritas BKPM untuk memfasilitasi keluhan yang telah disampaikan kepada kami. Kami akan memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Bea Cukai dan nantinya dengan perwakilan perusahaan," ucap Franky dalam siaran persnya, Selasa (13/10/2015).

Franky menjelaskan, bahwa sebenarnya kebijakan paket ekonomi jilid III telah membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan daya saingnya dan tetap menjaga operasional perusahaan. Meski demikian, ada problem-problem khusus yang juga membutuhkan penanganan secara lebih mendalam.

"Contohnya impor ilegal ini. Dengan masuknya produk-produk ilegal tersebut maka perusahaan di sektor hilir akan memilih membeli produk ilegal tersebut karena harganya jauh lebih murah," tegas dia. 

Sebagian perusahaan telah menurunkan rata-rata 20 persen dari volume produksinya akibat melemahnya sisi demand akibat tergerus produk impor dan membanjirnya impol ilegal yang mayoritas berasal dari Tiongkok dan India.

Adapun dari hitungan perwakilan perusahaan, perbedaan antara harga produk impor yang legal dan produksi mereka mencapai 20 sen. Apabila perbedaan harga bahan baku tersebut berkisar 5-10 sen maka produsen dalam negeri masih dapat bersaing.

"Jadi mereka menjelaskan bahwa kalau perbedaannya sampai 20 sen, maka garmen lokal akan lebih milih impor, kalaupun dikasih jam malam diskon listrik hanya berkurang 5 sen, ditambah lagi tanpa WBP (Waktu Beban Puncak) diskon yang diberikan hanya dampak 8 sen," urainya.

Oleh karena itu, beberapa usulan yang mengemuka disampaikan oleh perwakilan perusahaan, di antaranya permohonan permintaan penambahan diskon listrik dari 30 persen menjadi 50 persen, selain itu beberapa pelaksana di tingkat daerah juga dinilai belum terinformasi dengan jelas mengenai kebijakan pemerintah pusat untuk membantu kalangan dunia usaha untuk dapat tetap menjaga operasional perusahaan dan memperkerjakan karyawan yang dimilikinya.

Presiden Jokowi pada Senin 12 Oktober 2015, telah memerintahkan untuk memerangi produk ilegal. Perintah tersebut disampaikan dalam Rapat terbatas tentang pemberantasan produk ilegal. Industri tekstil menghasilkan Rp5,6 triliun surplus perdagangan 2014 dari Rp12,7 triliun nilai ekspor. 


(SAW)


Real Madrid Bawa Kekuatan Penuh ke Markas Muenchen
Jelang Bayern Muenchen vs Real Madrid

Real Madrid Bawa Kekuatan Penuh ke Markas Muenchen

58 minutes Ago

Real Madrid membawa kekuatan penuh ke markas Bayern Muenchen jelang laga leg pertama semifinal …

BERITA LAINNYA
Video /