Komnas HAM: Penegakan Hukum Jangan Diskriminatif

Achmad Zulfikar Fazli    •    13 Oktober 2015 17:19 WIB
rumah ibadah
Komnas HAM: Penegakan Hukum Jangan Diskriminatif
Gedung Komnas HAM. (Foto: MI Immanuel)

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan pemerintah menghancurkan rumah ibadah di Aceh Singkil dinilai bentuk diskriminatif terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Sebab, keputusan tersebut hanya diambil sepihak.
 
Anggota Komnas HAM Imdadun Rahmat mengatakan, pemerintah harus menyamakan semua agama di mata hukum. Pemerintah harus berani menindak semua rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Hal ini agar tidak ada disktiminasi dalam penegakan hukum.
 
"Pada dasarnya penegakan hukum tidak boleh diskriminatif, karena kesetaran di mata hukum harus ditaati semua orang, dipegang teguh pemerintah. Kalau satu dibongkar karena tidak memiliki izin. Maka rumah ibadah lainnya yang tidak memiliki izin juga harus dibongkar ini mengacu kepada peraturan bersama menteri," kata Imdadun di Ruang Pengaduan, Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2015).
 
Imdadun meminta pemerintah tidak melakukan pembongkaran rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Sebab, hampir seluruh rumah ibadah di Indonesia tidak memliki izin membangun.
 
"Ada jutaan rumah ibadah yang tidak memiliki izin, atau tidak memiliki IMB. Apakah itu mau dibongkar semua? Maka pendekatan (pembongkaran rumah ibadah) ini harus dijauhkan," kata dia.
 
Ia meminta masyarakat menjaga toleransi antarumat beragama, agar insiden pembongkaran rumah ibadah dapat dihindari.


(FZN)