Seskab Enggan Sebutkan Identitas Lengkap Perusahaan Pembakar Hutan

M Rodhi Aulia    •    14 Oktober 2015 06:26 WIB
kebakaran hutan
Seskab Enggan Sebutkan Identitas Lengkap Perusahaan Pembakar Hutan
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan sebanyak empat perusahaan diberikan sanksi keras terkait bencana asap. Namun, Pramono enggan menyebutkan identitas lengkap empat perusahaan tersebut.

Pramono menyampaikannya di dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR siang ini. Sanksi yang diberikan berupa pembekuan untuk tiga perusahaan dan satu perusahaan diberikan pencabutan izin.

Pramono hanya menyampaikan inisial perusahaan tersebut. Yaitu, PT TPR (sawit), PT WAJ (sawit), PT LIH (sawit) dan PT HSL (HTI).

"Kami tahu nama lengkapnya, tapi kami tidak bisa sebutkan," kata Pramono dalam rapat kerja tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Anggota Komisi II Arief Wibowo mendesak pemerintah untuk menjelaskan penyebab kebakaran tersebut. Karena data yang ia miliki, sebagian besar perusahaan terduga pembakar hutan adalah perusahaan yang memiliki status hak guna usaha (HGU) bukan pemilik lahan atau hutan sepenuhnya.

Di samping itu, Anggota Komisi II DPR Rufinus Hotmaulana Hutahuruk juga mendesak pemerintah mengungkapkan, apakah ini termasuk kejahatan korporasi atau tidak. Tidak puas dengan jawaban pemerintah, ia bahkan menyerahkan satu buah buku terkait penanggulangan kejahatan korporasi kepada Mensesneg Pratikno.

Sebelumnya, Per 12 Oktober, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku menerima sebanyak 244 laporan dari enam Polda. Terdiri dari Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Berat.

Dari 244 laporan tersebut, 26 laporan masih dalam tahap penyelidikan, sementara 218 sudah masuk tahap penyidikan. Sebanyak 113 terkait laporan perorangan dan 48 terkait perusahaan dan yang sudah P21 sebanyak 57 kasus.

"Untuk koorporasi yang dijadikan tersangka sudah 12 perusahaan dan perorangan, 209," kata Badrodin dalam jumpa pers usai rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober.

Badrodin menambahkan, dari 12 perusahaan tersebut, terdapat 4 perusahaan yang sudah masuk tahap satu dan sekarang menunggu penelitian dari pihak penuntut umum. Saat ditanya identitas perusahaan tersebut, Badrodin enggan menyebutkannya.

"Saya tidak bisa sebutkan nama perusahaannya," tukas Badrodin.
 
Yang jelas, kata dia, sebagian besar perusahaan tersebut berasal dari dalam negeri dan investornya berasal dari luar negeri. Badrodin menyebutkan, para inverstor itu dari Tiongkok, Malaysia, dan khusus Singapura masih dalam proses penyidikan.

Menurut Badrodin, para tersangka ini melanggar sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut adalah pasal 69 ayat (1) huruf h, pasal 98 ayat (1), pasal 99 ayat (1), pasal 108, 109 dan pasal pasal 116 ayat (1).

"Ancamannya 3 hingga 10 tahun dan  denda maksimal Rp10 miliar," tukas dia.



(DRI)

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi
Rasisme dalam Sepakbola

Suporter Bertindak Rasis, AS Roma Terancam Sanksi

2 days Ago

Suporter AS Roma tirukan suara monyet ke arah Antonio Rudiger, bek Chelsea saat kedua tim bentr…

BERITA LAINNYA
Video /