Banggar Sepakati Pagu Anggaran 4 Kemenko Jokowi-JK

Suci Sedya Utami    •    14 Oktober 2015 09:09 WIB
rapbn 2016
Banggar Sepakati Pagu Anggaran 4 Kemenko Jokowi-JK
Ilustrasi Gedug DPR. (FOTO: MTVN/Suci Sedya Utami)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran empat Kementerian Koordinator Kabinet Kerja Jokowi/JK dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, serta Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

"Untuk anggaran yang diajukan clear kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya, para Menko ini memiliki tugas penting mengkoordinasikan, jangan sampai Menko enggak punya wibawa karena dia harus numpang anggaran di K/L di bawahnya, karena ikut rapatnya di kelas mereka, dibiayai mereka, anggarannya ada di situ. Karena numpang nantinya malah kesepatakan enggak dijalankan. Kami ingin menko berdikari, anggaran yang diajukan kami enggak keberatan," kata Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit, dalam rapat kerja, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober.

Adapun dari empat kementerian tersebut, hanya Kementerian Koordinator Perekonomian yang anggarannya tak berubah dari usulan awal yang disampaikan dalam Nota Keuangan Agustus lalu sebesar Rp361,6 miliar. Sementara Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM mendapat tambahan anggaran Rp100 miliar. Sehingga anggarannya berubah dari Rp192,68 miliar menjadi Rp292,68 miliar.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, indikator sasaran pembangunan bidang Polhukam adalah persiapan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership.

"Ini akan berdampak pada keterbukaan dan tak terhindar dari pekerja asing, maka semuanya harus baik," kata Luhut.

Demikian juga dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang meminta anggarannya meningkat 100 persen dari yang tertera di Nota Keuangan sebesar Rp250 miliar. Anggaran kementerian kordinator yang dipimpin Rizal Ramli ini menjadi Rp500 miliar.

"Karena fungsi kementerian koordinator bukan hanya koordinasi tapi pengendalian juga," kata Rizal.

Artinya, dengan fungsi pengendalian kementerian koordinator merumuskan strategi koordinasi kebijakan dan melihat apa yg terjadi dilapangan, memonitor untuk memperbaiki baik kebijakannya sendiri maupun proses implementasi.

Terakhir, yang mendapat tambahan adalah Kementerian Koordinator PMK pimpinan Puan Maharani. Kementerian ini mendapat tambahan Rp75 miliar menjadi Rp487,4 miliar.

Persetujuan untuk Kemenko ini sempat alot karena Puan tak mempresentasikan permohonan tambahan anggarannya di Badan Anggaran. Sekretaris Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugi Hartatmo, mengatakan permohonan anggaran ini sudah diajukan pada rapat pada 8 September 2015.


(AHL)

Llorente Bertekad Bobol Gawang Juventus
Jelang Juventus vs Tottenham Hotspur

Llorente Bertekad Bobol Gawang Juventus

26 minutes Ago

Menurut agen yang juga kakak Llorente, Jesus Llorente, sang pemain bertekad untuk mencetak gol …

BERITA LAINNYA
Video /