KPU Simulasi Pilkada di Daerah Capim Tunggal

Tri Kurniawan    •    15 Oktober 2015 14:26 WIB
pilkada serentak
KPU Simulasi Pilkada di Daerah Capim Tunggal
Ilustrasi pilkada. MTVN/Deny Tresnawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum akan menyimulasikan pemilihan kepala daerah pasangan calon tunggal. Ada perbedaan surat suara di daerah calon pemimpin tunggal dengan daerah yang calon pemimpin lebih dari satu pasangan.

"Disain surat suara untuk calon tunggal, foto di atas kemudian di bawahnya ada kolom setuju dan tidak setuju," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada Metrotvnews.com, Kamis (15/10/2015).

Simulasi digelar Sabtu 17 Oktober, mulai pukul 07.00 WIB, di tempat pemungutan suara IV di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Simulasi langsung melibatkan pemilih.

KPU berharap, simulasi ini bisa memberikan pengertian kepada pemilih cara memilih kepala daerahnya. "Ini (hasil simulasi) akan jadi pedoman untuk aktivitas penyelenggara pemilu dan sosialisasi," ujar Ferry.

Dia juga mengatakan, pemilih bisa menentukan pilihan dengan mencoblos salah satu kolom, setuju atau tidak setuju. Sejauh ini, KPU baru merencanakan simulasi pemilihan kepala daerah calon tunggal di Tasikmalaya.

Pemilihan kepala daerah akan digelar serentak di 9 provinsi, 35 kota, dan 221 kabupaten pada 9 Desember. Tiga daerah dengan calon pemimpin tunggal adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pemilihan kepala daerah yang hanya ada satu pasangan calon sempat terancam ditunda. PKPU Nomor 12 Tahun 2015 menyatakan daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon, pelaksanaan pilkada di daerah tersebut ditunda hingga pilkada periode berikutnya.

Daerah dengan satu pasangan calon akhirnya tetap bisa mengikuti pilkada serentak 2015 setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Konstitusi menilai undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Perumusan norma UU Nomor 8 Tahun 2015, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum.

"Menimbang hak untuk dipilih dan memilih tidak boleh tersandera aturan paling sedikit dua pasangan calon. Pemilihan harus tetap dilaksanakan meski hanya ada satu paslon," kata Hakim Suhartoyo.


(TRK)

Antonio Conte Balas Sindiran Keras Mourinho
Liga Champions 2017 -- 2018

Antonio Conte Balas Sindiran Keras Mourinho

2 hours Ago

Conte merasa Mourinho masih sering memperhatikan apa yang terjadi di Chelsea. Untuk itu, ia mem…

BERITA LAINNYA
Video /