Menaker akan Evaluasi KHL Setiap 5 Tahun Sekali

Ade Hapsari Lestarini    •    16 Oktober 2015 09:03 WIB
paket kebijakan ekonomi
Menaker akan Evaluasi KHL Setiap 5 Tahun Sekali
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. (FOTO: MTVN/Husen Miftahudin)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri menyatakan pemerintah akan menggunakan upah minimum provinsi yang berjalan dalam sistem pengupahan baru.

Adapun sistem ini telah merefleksikan jumlah kebutuhan hidup layak (KHL) yang sudah dilakukan kajian oleh dewan pengupahan di daerah pada tahun lalu. Dia memberikan contoh untuk DKI Jakarta yang memiliki UMP sebesar Rp2,7 juta dengan angka KHL sebesar Rp2,5 juta.

"Jadi ketika kita pasang UMP yang sekarang, yang Rp2,7 juta itu artinya itu sudah masuk atau melampaui di KHL-nya," jelas Hanif, usai pembacaan paket kebijakan ekonomi jilid IV, seperti dikutip dalam laman Setkab, Jumat (16/10/2015).

Dia menuturkan, mengenai delapan provinsi yang UMPnya  belum mencapai 100% KHL, Hanif memberi contoh ada daerah yang KHLnya Rp 2,1 juta tapi ternyata UMP baru Rp1,8 juta.

"Terhadap daerah yang belum 100% mencapai KHL ini, maka diwajibkan gubernur kepala daerah untuk membuat roadmap dalam waktu empat tahun itu untuk menyelesaikan pencapian KHL di daerah masing-masing," tegas dia.

Dengan demikian, diharapkan pada tahun kelima sudah tidak ada lagi yang mengutang KHL. Nantinya, evaluasi KHL dilakukan lima tahun sekali karena berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), perubahan pola konsumsi masyarakat itu berlangsung rata-rata lima tahun sekali.


(AHL)

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16
Timnas U-16

Rekam Jejak Indonesia di Piala Asia U-16

14 hours Ago

Terhitung dari 17 kali penyelenggaraan yang sudah berlangsung. Indonesia hanya mampu lolos ke p…

BERITA LAINNYA
Video /